Bisnis.com, JAKARTA - Bisnis Indonesia mengadakan seminar bertajuk Mid-Year Economic Outlook 2020: Peluang dan Tantangan di Era New Normal pada Selasa (28/7/2020) pukul 10.00 WIB - 17.30 WIB.
Acara ini membahas peluang dan tantangan bisnis serta strategi di sektor finansial, manufaktur, dan jasa dalam menjaga pertumbuhan di era new nomal. Pembicara utama adalah Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.
Para pembicara di setiap sektor pun merupakan menteri, ahli, dan pelaku usaha. Di sektor finansial, bertindak sebagai pembicara ialah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan ekonom Chatib Basri.
Selanjutnya, di sektor riil, para pembicara adalah Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani.
Di sektor pariwisata, sejumlah pembicara ialah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani, ekonom Aviliani, dan Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro.
Acara akan dipandu oleh moderator Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Maria Yuliana Benyamin, Direktur Pemberitaan Bisnis Indonesia Arif Budisusilo, dan Direktur Bisnis Indonesia Hery Trianto.
Berikut tautan acara Mid-Year Economic Outlook 2020: Peluang dan Tantangan di Era New Normal.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani menjelaskan sejumlah pelaku industri perhotelan mulai melakukan tes pasar dengan membuka kembali operasional pada bulan ini.
Saat ini, sekitar 80 persen hotel di Indonesia sudah kembali beroperasi. Namun, tingkat okupansi masih di bawah 20 persen. Padahal, untuk mencapat titik impas atau break event point (BEP) setidaknya okupansi hotel harus mencapai 30 persen.
"Sejak April sudah 2000-an hotel tutup. Jadi bulan Juli ini posisinya tes pasar, karena permintaan juga masih rendah. Memang ada dilema karena permintaan rendah itu juga rugi," imbuhnya.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani menjelaskan kegiatan bisnis harus tetap berjalan saat periode kenormalan baru. Tujuannya adalah untuk memacu kembali perekonomian yang tengah tertekan pandemi Covid-19.
"Kalau mau tunggu sampai semua aman malahan sektor ekonomi akan semakin berat," imbuhnya.
Hariyadi menyebutkan tingkat kepercayaan masyakat untuk kembali beraktivitas di luar cukup tinggi. Oleh karena itu, hal tersebut harus dibarengi dengan kehati-hatian sesuai protokol Covid-19.
Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro menyampaikan selama masa work from home (WFH) konsumsi konektivitas pelanggan kelas menengah-atas melambung hingga 60 persen. Namun, penggunaan layanan konektivitas kelas bawah cenderung turun.
"Jadi secara keseluruhan bisnis konektivitas cenderung flat. Peningkatan siginifkan justru ada di konsumsi digital," paparnya.
Peningkatan konsumsi layanan digital itu di antaranya ialah kenaikan penggunaan Telkomsel untuk menonton film dan bermain gim.
Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro menyampaikan perusahaan sudah mengoperasikan 220.000 unit base transceiver station (BTS) di seluruh Indonesia. Hal ini merupakan upaya pemerataan akses digital dan memperbesar peluang bisnis.
"Sebagai operator terbesar dan first mover, kami akan memiliki keuntungan nantinya," ujarnya.
Ekonom Aviliani menyampaikan sektor industri yang akan terus bertahan dan berkembang di tengah pandemi Covid-19 ialah pangan, farmasi, rumah sakit, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
"Yang akan terus bertahan tetap sektor pangan yang sehat. Lalu obat-obatanan jadi perusahaan farmasi masih akan jadi tren, termasuk rumah sakit," jelasnya.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani menjelaskan kebutuhan operasional hotel dan restoran di seluruh Indonesia mencapai Rp21,36 triliun untuk jangka waktu 6 bulan.
Karena dana operasional yang sangat besar, pelaku usaha mengusulkan adanya relaksasi ongkos listrik dan gas dari PLN dan PGN. Di sisi lain, perlu adanya subsidi 20 persen untuk pembelian kamar agar bisnis hotel dan restoran dapat bertahan di tengah pandemi.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani menjelaskan pandemi Covid-19 menekan dunia usaha, salah satunya industri properti perhotelan.
Hingga pertengahan Juli 2020, rata-rata okupansi atau tingkat hunian perhotelan di Jakarta hanya 20 persen, Batam 10 persen, Bali 1 persen, Surabaya 15 persen, Makassar 8 persen, Yogyakarta 10 persen, Semarang 15 persen, Medan 10 persen, dan Malang 15 persen.
"Untuk resort hotel tingkat hunian sedikit lebih baik hanya pada akhir pekan," paparnya.
Plt. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) Frans Teguh menyampaikan pemerintah akan tetap fokus memacu wisatawan domestik. Namun demikian, pihaknya juga melihat peluang untuk membangun kembali pasar internasional.
"Nantinya kami juga mencari pasar premium yang long hole. Ini strategis bagi Indonesia yang memiliki kualitas budaya dan alam yang premium," paparnya.
Plt. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) Frans Teguh menyampaikan pemulihan industri pariwisata dan ekonomi kreatif bergantung kepada pengendalian Covid-19 secara komprehensif.
"Tentu saja bila vaksin [Covid-19] lebih cepat, pemulihan akan semakin cepat dan baik. Makanya perlu kerja sama semua pihak," imbuhnya.
Kemenparekraf juga membuat program penyesuaian industri pariwisata hingga 2021. Perencanaan ke depan dibutuhkan untuk meminimalkan adanya klaster Covid-19 baru sekaligus memacu industri.
Plt. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) Frans Teguh menyampaikan Presiden Joko Widodo mengarahkan tiga poin dalam pengembangan pariwisata dan industri kreatif dalam masa tanggap darurat Covid-19.
Tiga langkah tersebut adalah program perlindungan sosial bagi pekerja pariwisata, relokasi angggaran Kemenparekraf untuk kegiatan padat karya, serta stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha di industri pariwisata dan ekonomi kreatif.
Ketua Kadin Rosan Roeslani menyampaikan adanya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga menyentuh dunia usaha, tidak hanya BUMN. Pasalnya, konstribusi pajak dari dunia usaha mencapai 80,7 persen.
"Harapannya untuk Komite PEN juga dianggarkan untuk dunia usaha agar bisa mendapat bantuan seperti yang lainnya. Karena kalau dunia usaha goyah, dampaknya besar hingga pengurangan tenaga kerja," imbuhnya.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan Kasan menyampaikan isu utama perdagangan global sebelum adanya pandemi Covid-19 adalah perang dagang antara Amerika Serikat dan China.
Karena Indonesia tidak memihak negara mana pun, pendekatan terhadap kedua negara tetap dilakukan secara bilateral.
"Kita tetap melakukan promosi ke masing-masing negara [AS dan China] termasuk pertemuan langsung antar pelaku usaha," ujarnya.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan Kasan memaparkan untuk mendorong ekspor di tengah pandemi global, pihaknya berfokus pada tiga kategori produk.
Pertama, produk yang tumbuh positif selama pandemi Covid-19 seperti alat kesehatan, produk pertanian, agroindustri. Kedua, produk yang kembali publih pasca pandemi, yaitu otomotif, tekstil dan produk tekstil (TPT), elektronik, serta besi dan baja.
Ketiga, produk yang baru muncul akibat pandemi Covid-19 yaitu produk farmasi dan produk ekspor baru yang merupakan hasil relokasi industri dari negara lain ke Indonesia.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan Kasan menyampaikan sepanjang semester I/2020 kinerja neraca perdagangan memang surplus US$5,5 miliar, atau lebih baik dibandingkan tahun lalu.
Namun, semua pihak perlu waspada karena surplus ini bukan semata-mata karena ekspor yang meningkat ataupun mengalami perbaikan, tetapi lebih karena penurunan impor.
"Penurunan impor lebih dalam sehingga memicu terjadinya suprlus semester 1," imbuhnya.
Jangan Terlena Surplus Neraca Pedagangan, Risiko Masih Membayangi
Ketua Kadin Rosan Roeslani menyampaikan 6 dari 10 negara mitra dagang utama Indonesia akan mengalami resesi pada 2020. Adapun, 4 negara mitra yang akan tetap mencatatkan petumbuhan ekonomi adalah China, India, Filipina, dan Vietnam.
"Resesi di mitra dagang akan mengubah peta perdagangan ekspor-impor Indonesia," imbuhnya.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan pemerintah menargetkan subtitusi impor 35 persen pada 2020. Subtitusi alan difokuskan kepada industri dengan nilai impor yang besar seperti industri mesin, kimia, logam, dan elektronika.
"Sekitar 88 persen impor ada di industri pengolahan. Kami akan memperdalam struktur industri agar utilitas naik dan mampu mensubtitusi impor," imbuhnya.
Dongkrak Subtitusi Impor 35 Persen pada 2022, apa Solusinya?
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan pandemi mendorong kemandirian industri lokal. Berdasarkan hasil survei McKinsey di sejumlah negara besar, 69 persen responden memilih untuk menggunakan produk lokal setelah pandemi berakhir.
"Hal ini menjadi momentum Indonesia meningkatkan kapasitas untuk memenuhi permintaan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan," paparnya.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan setelah mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19, sektor industri mengalami perbaikan. Hal itu terlihat dari membaiknya data PMI dari titik terendah 27,5 pada April 2020 menjadi 39,1 pada Juni 2020.
Selain itu, pada semester I/2020, nilai investasi sektor industri mengalami peningkatan 24 persen menjadi Rp129,6 triliun dari sebelumnya Rp104,6 triliun.
"Mudah-mudahan ini meningkatkan confidence kita terhadap pertumbuhan ekonomi kembali ke depan," imbuhnya.
Surprise, Investasi Manufaktur Tumbuh 24 Persen di Tengah Pandemi
Ketua Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Tirta Hidayat menyampaikan perbaikan data Purchasing Managers 'Indexes (PMI) manufaktur terbantu oleh pengelolaan kawasan industri (KI) yang terpusat. Oleh karena itu, saat PSBB kapasitas produksi KI di Jawa masih dapat mencapai 60 persen.
"Lebih mudah menangani satu kawasan daripada yang menyebar. Artinya, KI akan kita genjot, agar PMI juga naik dengan cepat," paparnya.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio N. Kacaribu menyampaikan 90 persen dari negara dunia akan mengalami kontraksi perekonomian akibat pandemi Covid-19. Pasalnya, belum ada hitungan dan solusi pasti mengenai kebijakan untuk kembali memulihkan ekonomi tersebut.
"Kejadian ini tidak ada di text book. Makanya kita sama-sama belajar datanya seperti apa, dan kita membuat kebijakan berdasarkan data tersebut," paparnya.
Menurutnya, tidak ada pemerintah dunia yang tahu dengan pasti resep untuk keluar dari krisis akibat pandemi seperti ini. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil dalam konteks ketidakpastian yang terjadi saat ini.
Kepala BKF: Semoga Indonesia Selamat dari Kontraksi Ekonomi
.
Ekonom Chatib Basri mengusulkan bantuan langsung tunai (BLT) diberikan Rp1 juta kepada setiap rumah tangga, tidak hanya Rp600.000. Dengan perkiraan 30 juta rumah tangga, maka dibutuhkan dana Rp30 triliun setiap bulan.
"Dari mana dananya [Rp30 triliun per bulan], bisa dari kementerian/lembaga yang melakukan postpone proyek. Gak perlu bangun infrastruktur, fokus dulu 6 bulan ke BLT," imbuhnya.
Chatib Basri: Perluas Bantuan Langsung Tunai, Harusnya Rp1 Juta per Rumah Tangga
Ekonom Muhammad Chatib Basri menyampaikan pemerintah harus menyelesaikan problem konsumsi masyarakat untuk mendorong investasi dan perekonomian.
"Kalau konsumsinya naik, investasi naik jauh naik lebih tinggi. Makanya pemerintah kalau mau jump start selesaikan masalah daya beli," paparnya.
Ekonom Muhammad Chatib Basri menyampaikan alasan PSSB tidak berjalan baik di Indonesia adalah karena jaminan sosial tidak cukup. Masyarakat menengah ke bawah mau tidak mau harus tetap bekerja, dan risikonya adalah menciptakan klaster pasien Covid-19 baru. Problem ini juga menjadi persoalan di India dan Meksiko.
Mantan Menkeu Chatib Basri: PSBB Sulit Diterapkan di Indonesia, Ini Alasannya
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio N. Kacaribu menyampaikan pemerintah akan meluncurkan program penjaminan kredit korporasi hingga Rp100 triliun untuk 16 bulan ke depan. Berikut ini berita lengkapnya : Siap-Siap, Penjaminan Kredit Korporasi hingga Rp100 Triliun Segera Diluncurkan
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio N. Kacaribu menyampaikan ketidakpastian masih tinggi meskipun ada tanda pemulihan perekonomian.
Oleh karena itu, jangan sampai ada mobilitas berlebihan karena risikonya cukup besar. Harapannya, pengeluaran pemerintah bisa semakin optimal hingga kuartal IV/2020, sehingga pertumbuhan ekonomi setidaknya mencapai 0 persen pada 2020 secara keseluruhan.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio N. Kacaribu menyampaikan sebelumnya Covid-19, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen.
Selanjutnya, pada Maret-April, pertumbuhan ekonomi direvisi menjadi -0,4 persen - 2,3 persen. Proyeksi pertumbuhan 2020 pada Mei-Juni kemudian direvisi kembali menjadi -0,4 persen - 1 persen.
Ketua Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Tirta Hidayat menyampaikan vaksin adalah satu-satunya cara menghentikan wabah Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah mengupayakan agar pada September-November 2020 vaksin dapat tersedia, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas normal secara bertahap.
Ketua Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Tirta Hidayat menyampaikan dampak Covid-19 di Indonesia membuat perlambatan perekonomian. Angka kemiskinan meningkat meskipun masih single digit. Selain itu, penerimaan pajak dan pendapatan negara berkurang. Kini, ada tren mulai positif seperti peningkatan PMI dan penjualan otomotif. Jika penanganan Covid-19 bisa berjalan baik, maka tren ekonomi akan meningkat.
Ketua Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Tirta Hidayat, menjelaskan transformasi ekonomi ke depan agar bisa beradaptasi dengan situasi. Covid-19 ini harus kita selesaikan lebih dahulu supaya bisa menjalani kehidupan ekonomi dengan baik.
"Kalau Covid-19 tidak ditangani, program ekonomi akan sulit. Makanya pemerintah memacu keberadaan vaksin Covid-19," paparnya.
