Revisi postur APBN dalam Perpres 54/2020 ini dibutuhkan untuk memastikan jangan sampai pertumbuhan ekonomi negatif.

Defisit bukan isu besar. Hal yang patut dikhawatirkan sebagai isu besar adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi yang bisa berujung pada resesi ekonomi.

Perubahan Perpres ini diperlukan karena adanya sejumlah pergerseran dari tiga komponen utama APBN mulai dari penerimaan, belanja, dan pembiyaan.

Kesepakatan burden sharing ini dalam rangka memperkuat kebutuhan pendanaan APBN ke depannya.

Pelebaran defisit fiskal disebabkan oleh outlook shortfall pendapatan negara yang masih jauh dari ekspektasi dan besarnya kebutuhan anggaran pemulihan ekonomi.

Akibat pelebaran defisit pada APBN 2020 hingga Rp1.028,5 atau 6,27 persen dari PDB yang diikuti kenaikan pembiayaan utang neto hingga Rp1.206,9 triliun, maka beban bunga…

Kebutuhan pembiayaan utang meningkat dari Rp1.439,8 triliun menjadi Rp1.633,6 triliun akibat defisit yang melebar hingga ke kisaran enam persen terhadap PDB.

Perppu 1/2020 telah memberi kewenangan besar kepada Presiden untuk mengubah postur APBN dengan Perpres.

Kementerian Keuangan memastikan bahwa penetapan defisit fiskal ini telah memperhitungkan dinamika ekonomi yang terjadi.

Perubahan yang tiba-tiba akan membuat semua kebijakan menjadi tidak fokus dan membingungkan dunia usaha. Kredibilitas fiskal Indonesia pun dipertaruhkan

Per April 2020, penerimaan PNBP KND tercatat mencapai Rp23,98 triliun, tumbuh 799,5 persen yoy dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya.

SiLPA pada APBN per April 2020 mencapai Rp147,4 triliun, lebih tinggi dibandingkan pada April bulan sebelumnya yang hanya sebesar Rp44,2 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pertumbuhan periode Januari-April 2020 lebih lambat dibandingkan dengan Januari-Maret 2020.

Pertumbuhan negatif ini disebabkan oleh realokasi belanja barang dan belanja perjalanan dinas yang terhenti.

Realisasi pendapatan negara hingga 30 April 2020 telah mencapai Rp549,5 triliun atau 31,2 persen dari target dalam Perpres 54/2020.

Melebarnya defisit anggaran dari 5,07 persen dari produk domestik bruto (PDB) menjadi 6,27 persen dari PDB dengan nominal hingga Rp1.028,5 triliun bakal menguji kredibilitas…