Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan terus menjaga mandatory spending pendidikan sebesar 20% untuk 2026, yang diperkirakan mencapai Rp757,8 triliun. Dari jumlah tersebut, anggaran hingga Rp178,7 triliun dialokasikan untuk kepentingan guru dan dosen.
Prabowo menekankan bahwa besarnya anggaran yang dikhususkan untuk pendidikan tersebut menjadi yang paling jumbo sepanjang Indonesia berdiri atau dalam kurun waktu 80 tahun terakhir.
“Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20%, yaitu sekitar Rp757,8 triliun untuk tahun 2026. Terbesar sepanjang sejarah NKRI,” ujarnya dalam pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2026, Jumat (15/8/2025).
Melalui anggaran pendidikan senilai Rp757,8 triliun tersebut pula, termasuk di dalamnya untuk Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 21,1 juta siswa, KIP Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa, peningkatan kualitas fasilitas sekolah dan kampus dialokasikan mencapai Rp150,1 triliun.
Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen dialokasikan senilai Rp178,7 triliun. Tunjangan profesi guru (TPG) non-PNS dan ASN Daerah disiapkan secara memadai.
Lebih lanjut, Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda bakal diperkuat sebagai jembatan pembangkit harapan bagi anak-anak miskin untuk meraih pendidikan terbaik.
Baca Juga
“Kita dorong LPDP untuk menyediakan beasiswa lebih massif lagi di berbagai universitas terbaik dunia,” tambah Prabowo.
Pada tahun depan, LPDP ditargetkan dapat memberi beasiswa sebanyak 4.000 mahasiswa, untuk mewujudkan generasi cerdas, inovatif, produktif, yang siap bersaing di panggung global.
“Kita harus mengejar ketertinggalan kita di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika,” lanjut RI 1 tersebut.
Angka tertinggi sepanjang sejarah tersebut tetap perlu diwaspadai, lanjut Prabowo. Dirinya meminta agar penyalurannya tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan kualitas guru, penguatan pendidikan vokasi, dan menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menemukan bahwa penyaluran anggaran pendidikan kerap dilakukan secara ‘asal’ dengan mementingkan ‘yang penting habis 20%’ ketimbang ketepatan sasarannya.
Menteri Keuangan berpengalaman dalam tiga pemerintahan presiden berbeda itu menyampaikan bahwa selama ini negara telah melaksanakan amanat untuk mengalokasikan anggaran pendidikan setiap tahunnya sesuai ketentuan.
Selanjutnya, dia menyebut pemerintah tidak akan membelanjakan seluruh anggaran pendidikan hanya karena dialokasikan sedemikian banyak. Namun, akan terus berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas anggaran jumbo tersebut.
Terpisah, Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan I Wayan Sudirta juga menyoroti belanja yang pemerintah lakukan untuk pendidikan rata-rata hanya tercapai 16% bahkan kurang.
Dirinya meminta pemerintah untuk menjaga kualitas belanja semakin baik saat belanja semakin besar—begitu pula dengan anggaran pendidikan yang mengikuti besaran alokasi belanja setiap tahunnya.
“Nilai belanja negara yang terus meningkat hal ini harus disertai dengan kualitas belanja yang semakin baik. Belanja negara yang semakin efisien efektif dan diarahkan sebesar-besarnya kepada rakyat,” lanjutnya.
Anggaran pendidikan untuk tahun 2024 yang senilai Rp665 triliun atau tepat 20% dari APBN 2024. Dari anggaran ini, nyatanya hanya terserap Rp550,4 triliun.
Sementara pada tahun ini, anggaran pendidikan direncanakan senilai Rp724,26 triliun dengan rincian melalui belanja pemerintah pusat senilai Rp297,17 triliun, anggaran pendidikan melalui TKD Rp347,09 triliun, dan anggaran pendidikan melalui pembiayaan Rp80 triliun.
Hingga semester I/2025, realisasi anggaran pendidikan telah mencapai Rp259,3 triliun atau 35,8% dari pagu. Penyaluran anggaran pendidikan tercatat Rp82 triliun melalui belanja pemerintah pusat dan melalui transfer ke daerah (TKD) senilai Rp177,3 triliun.