Bisnis.com, JAKARTA — Belanja negara diprediksikan mencapai Rp3.820 triliun pada tahun depan, yang fokus untuk membiayai delapan agenda prioritas Prabowo, termasuk Makan Bergizi Gratis dan pendidikan.
Direktur Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (DJSEF) Wahyu Utomo tidak mengonfirmasi angka tersebut. Namun, dirinya menegaskan bahwa saat ini angka masih dalam rentang proyeksi dalam produk domestik bruto (PDB).
Wahyu menjelaskan bahwa pada dasarnya belanja 2026 ditargetkan sekitar 14,19% hingga 14,83%, dirancang untuk mendukung delapan agenda prioritas.
“Ketahanan pangan, energi, MBG [makan bergizi gratis], pendidikan, kesehatan, pembanguan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta dan akselerasi investasi dan perdagangan global,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Rabu (23/7/2025).
Dalam pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN 2026, rencana belanja masih dalam bentuk persentase terhadap PDB. Sementara target berupa angka nantinya baru akan diumumkan dalam Nota Keuangan 15 Agustus 2025 mendatang.
Lebih lanjut Wahyu menjelaskan bahwa kebijakan fiskal juga dirancang untuk mengoptimalkan dalam meredam gejolak global.
Baca Juga
Sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Semester I dan outlook APBN 2025, Wahyu menyebutkan realisasi belanja negara pada akhir tahun diprediksikan senilai Rp3.527,5 triliun atau sekitar 14,82% PDB.
“Hal ini berarti tahun depan rasionya juga sedikit lebih tinggi, khusus yang batas atasnya,” tuturnya.
Ada Efisiensi, Belanja Negara Naik seiring PDB yang Membesar
Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah memperkirakan belanja negara pada 2026 akan berada di rentang Rp3.800 triliun hingga Rp3.820-an triliun, sejalan dengan PDB yang semakin besar.
Hal tersebut dirinya sampaikan usai melaksanakan Rapat Kerja Banggar dengan Pemerintah dan Bank Indonesia terkait Laporan dan Pengesahan Hasil Kerja Panitia Kerja dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2026 dan RKP Tahun 2026, Selasa (22/7/2025).
“Belanja APBN kita tahun depan RAPBN itu sekitar Rp3.800 [triliun] sampai Rp3.820 triliun,” ujarnya.
Membandingkan dengan pagu awal belanja dalam APBN 2025 yang senilai Rp3.621,3 triliun, artinya belanja tahun depan naik sekitar Rp178,7 triliun sampai dengan Rp198,7 triliun.
Fokus belanja terhadap delapan prioritas tersebut pun sudah tampak dari dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026—acuan awal penyusunan RAPBN 2026—yang mencatat pagu indikatif belanja kementerian/lembaga atau K/L dalam APBN 2026 ditetapkan senilai Rp1.157,77 triliun.
Terdapat 98 K/L yang akan melakukan belanja pada tahun depan. Di antara daftar itu, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatatkan pagu indikatif belanja alias anggaran paling jumbo, yakni Rp217,86 triliun.
Badan Gizi Nasional bahkan menggeser posisi Kementerian Pertahanan yang pada 2025 ini menempati posisi pertama kementerian dengan anggaran terbesar. BGN juga melampaui Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yang dalam beberapa tahun terakhir selalu menempati daftar teratas.
Begitu pula dengan anggaran Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang masuk dalam 10 besar anggaran jumbo 2026. Masing-masing senilai Rp104,35 triliun, Rp55,45 triliun, dan Rp33,65 triliun.
Meski demikian, saat ini anggaran K/L tersebut masih dapat berubah di tengah pembahasan anggaran yang berlangsung di DPR.
