Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan strategis kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat terbatas yang membahas penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2026 di Istana Negara Selasa (22/7/2025) malam.
Sri Mulyani mengatakan bahwa arahan tersebut mencakup tiga fokus utama yakni optimalisasi penerimaan negara, penguatan belanja prioritas, dan deregulasi untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, dirinya melaporkan perkembangan penyusunan RAPBN 2026, termasuk asumsi makro dan daftar program prioritas presiden. Di antaranya adalah Makanan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, pemeriksaan kesehatan gratis, serta perbaikan infrastruktur pendidikan, jalan, dan ketahanan pangan.
Setelah laporan disampaikan, Presiden Ke-8 RI itu, kata Sri Mulyani, memberikan arahan agar kebijakan anggaran diarahkan secara efektif dan akuntabel.
“Namun, arahan Bapak Presiden sudah sangat lengkap. Reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai. Belanja difokuskan kepada program-program penting,” katanya usai rapat di kompleks Istana Kepresidenan.
Kepala negara, Sri Mulyani melanjutkan juga meminta agar defisit anggaran dijaga dalam kisaran yang sehat, sebagaimana telah dilaporkan ke DPR, demi menjaga kepercayaan pasar dan memastikan peran APBN sebagai alat counter-cyclical tetap berjalan.
Baca Juga
“Beliau mengatakan apabila bisa dibuat sehingga market confidence bagus, ekonomi kita tetap jalan, support terhadap ekonomi melalui APBN, counter-cyclical bisa jalan,” lanjutnya.
Lebih jauh, dia menekankan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu menekankan pentingnya langkah-langkah deregulasi. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa sepenuhnya bergantung pada belanja negara.
“Bapak Presiden menekankan untuk berbagai langkah-langkah deregulasi sehingga perekonomian bisa tumbuh, tidak selalu tergantung kepada APBN. Dalam hal ini, berbagai perbaikan dari regulasi-regulasi agar mempermudah dunia usaha, investasi, perdagangan, dan terutama juga mendorong dana antara serta tata kelola yang baik,” jelasnya.
Sri Mulyani menambahkan bahwa detail finalisasi RAPBN 2026 akan disampaikan langsung oleh Presiden dalam Sidang Paripurna DPR pada 15 Agustus 2025 mendatang.
“Jadi, nanti stay tune untuk Agustus 15 ya berdasarkan arahan-arahan yang tadi telah Bapak Presiden sampaikan kepada kami,” pungkas Sri Mulyani.
