Pembahasan RUU KUP tidak jua sampai di meja Badan Legislasi meskipun telah masuk daftar Prolegnas. RUU itu memuat rencana pemisahan Ditjen Pajak dengan Kemenkeu yang memicu…

Penyederhanaan struktur tarif cukai rokok oleh pemerintah dinilai tepat. Apalagi, dampak terhadap industri dianggap tidak signifikan.

Telkom Group mencabut blokir terhadap layanan Netflix pada Senin (7/7/2020). Aksi ini berselang satu minggu dari penerapan PPN PMSE. Hal ini memicu pertanyaan, apakah tunduknya…

Pengawasan data ini dilakukan dengan penerapan aplikasi Taxpayer Accounting Modul Revenue Accounting System pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Belum seluruh wajib pajak memanfaatkan insentif tersebut. Menurut pernyataan Menkeu Sri nMulyani per 27 Juni 2020, serapan dari insentif masih sebesar 10,14% atau sekitar…

PKP bisa mengajukan permohonan sertel pada laman e-nofa atau efaktur.pajak.go.id. Kedua, PKP menginput pass phrase pada laman e-nofa.

Kementerian Keuangan telah menyetujui insentif bagi 354.000 wajib pajak. Masih terdapat peluang bagi pelaku usaha lain untuk mendapatkan keringanan pajak dari pemerintah…

Selama 4 bulan pandemi Covid-19 menghantui Indonesia, kinerja penerimaan pajak mengalami perlambatan dengan kontraksi sebesar 2,47 persen (yoy) per Mei 2020. Sepanjang 2020,…

Pemerintah sudah menetapkan harga jual rokok tidak boleh lebih rendah dari batasan HJE per batang atau gram yang berlaku melalui PMK No 152 Tahun 2019, tetapi peraturan Perdirjen…

Jika suatu produk alternatif memiliki eksternalitas lebih rendah, produk tersebut sepatutnya juga dikenakan pungutan atau beban perpajakan yang lebih rendah.

Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebagai syarat bagi debitur UMKM yang akan mendapatkan fasilitas berupa subsidi bunga pinjaman.

DJP memerlukan waktu untuk menyiapkan dukungan teknologi informasi dan melakukan sosialiasi secara efektif serta menyeluruh kepada lnstansi Pemerintah yang tersebar di seluruh…

Pajak digital dinilai masih setengah-setengah lantaran pemerintah seharusnya menegaskan kewajiban bagi perusahaan over the top (OTT) untuk memiliki badan usaha tetap (BUT).

Adapun, threshold yang ditetapkan itu tidak terlalu tinggi karena ke depan DJP ingin mencakup sebanyak mungkin pelaku usaha digital dari luar negeri.

Kewajiban ini harus dilakukan pelaku usaha PMSE selama diminta oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang kewenangannya dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP)…

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER - 12/PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pumungut Serta Penunjukkan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas…