Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa dua ideologi ekonomi terbesar yaitu kapitalisme dan komunisme-sosialisme telah gagal memberi keadilan bagi orang banyak. Dia meyakini ekonomi Islam atau syariah bisa menjadi alternatif konkret.
Sri Mulyani menyatakan bahwa kapitalisme cenderung menciptakan konsentrasi modal dan kekuatan politik pada segelintir pihak. Sebaliknya, komunisme-sosialisme yang menekankan kepemilikan kolektif malah dinilai buat hilangnya motivasi karena pendekatan sama rata.
“Di dalam konteks pergulatan ideologi dunia inilah ekonomi Islam muncul dan seharusnya menjadi sebuah inspirasi atau juga sekaligus jalan ketiga, sistem yang berlandaskan kepada sebuah etika dan moral yang inklusif, berkeadilan,” ujarnya ketika memberi pidato di Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah, Rabu (13/8/2025).
Bendahara negara itu berpendapat, ekonomi syariah harus diwujudkan melalui kombinasi nilai dan instrumen anggaran. Dia merinci tiga pilar yang perlu diperkuat: perubahan nilai halal (halal value change), pengembangan keuangan syariah, serta penguatan dana sosial dan literasi inklusif.
Oleh sebab itu, klaimnya, APBN dan instrumen keuangan negara didorong untuk menjadi kendaraan utama mewujudkan tujuan tersebut. Sri Mulyani menyebut sejumlah program yang sudah berjalan dan relevan dengan pendekatan syariah: program perlindungan sosial untuk keluarga miskin, akses pembiayaan bagi UMKM, program kesehatan gratis dan peningkatan fasilitas kesehatan, serta inisiatif pendidikan seperti sekolah rakyat.
Menurutnya, semua program itu dapat disusun dan distrukturkan menurut prinsip-prinsip syariah agar manfaatnya tepat sasaran dan berkeadilan. Dari sisi pembiayaan misalnya, Sri Mulyani menyoroti peran sukuk dan instrumen keuangan syariah.
Baca Juga
Dia menyebut porsi aset keuangan syariah nasional yang kini cukup besar dan mengajak korporasi untuk lebih aktif menerbitkan sukuk, baik lokal maupun global, agar Indonesia bisa menembus radar internasional sebagai pusat keuangan syariah.
“Sukuk di Indonesia saat ini masih didominasi instrumen negara; korporasi mungkin perlu didorong lebih banyak lagi,” ujarnya.
Mantan kepala Bappenas itu juga menyinggung peran zakat, wakaf, dan mekanisme redistribusi dalam bingkai syariah. Dia meyakini konsep bahwa “di dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain” bisa diwujudkan melalui instrumen formal seperti zakat dan wakaf yang terintegrasi dengan program sosial negara.
Sri Mulyani mengajak para pelaku ekonomi syariah untuk menyusun rantai nilai (value chain) yang menghubungkan produksi, konsumsi, dan distribusi halal dengan memanfaatkan koperasi desa merah putih hingga program makan bergizi.
Meski optimistis, dia tidak menutup mata pada tantangan. Sri Mulyani mengakui bahwa mengubah paradigma ekonomi bukan sekadar retorika selain perlu strategi substansi, desain kebijakan yang matang, serta sinkronisasi antarlembaga dan pelaku ekonomi.
"Kita akan dihadapkan kepada sebuah sistem mekanisme yang sudah sangat established, juga dari sisi pemikiran strategi untuk me-mainstream-kannya. Apakah kita berkukuh kepada bentuk ataukah kita akan menggunakan strategi berdasarkan substansi? Ini juga salah satu yang kita diskusikan," ujarnya.
