Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan sejumlah perkembangan pengelolaan keuangan negara ke Presiden Prabowo Subianto, mulai dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024 sampai dengan RAPBN 2026. Salah satu yang menjadi laporan adalah outlook defisit pada pelaksanaan APBN 2025.
Usai menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama dengan Presiden Prabowo, Sri Mulyani menyebut pembahasan soal pelaksanaan APBN 2025 sampai dengan semester I/2025 telah dilakukan bersama dengan DPR. Poin-poin laporan itu mengenai beberapa kemajuan dari berbagai program pemerintahan Prabowo.
Berdasarkan realisasi enam bulan pertama 2025, Menteri Keuangan sejak 2016 itu menyebut outlook defisit APBN tahun ini bakal mencapai 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Dilihat secara seksama dan sesuai dengan pembahasan dengan DPR, kami menyampaikan bahwa tahun ini 2025 outlook dari APBN akan mencapai defisit 2,78% dari PDB. Itu karena dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanja negara," ucapnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (22/7/2025) malam.
Selain perkembangan realisasi APBN 2025, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu turut melaporkan pertanggungjawaban APBN 2024 serta rancangan APBN 2026.
Terkait dengan pelaksanaan APBN tahun lalu, Sri Mulyani menyebut bersama dengan DPR tengah membahas mengenai undang-undang (UU) tentang pelaporan dan pelaksanaan APBN 2024. Pembahasan dilakukan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR.
Baca Juga
"Insyaallah bisa sesuai dengan audit BPK bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah WTP. Banyak hal yang kemudian perlu ditindaklanjuti kita akan tetap lakukan," tuturnya.
Selain itu, lanjut Sri Mulyani, kementeriannya juga mempersiapkan penulisan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 untuk disampaikan Presiden pada 15 Agustus 2025 mendatang di DPR.
Pada agenda tahunan itu, Sri Mulyani, bawahannya, serta kementerian/lembaga lain bakal mempersiapkan laporan yang akan disampaikan Prabowo di hadapan parlemen. Isinya mengenai asumsi ekonomi makro Indonesia tahun depan hingga program-program prioritas pemerintah.
"Mulai Makanan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, pemeriksaan kesehatan gratis, perbaikan sekolah, berbagai inpres jalan dan perbaikan infrastruktur ketahanan pangan, terutama belanja untuk penambahan luas dari lahan maupun infrastruktur seperti irigasi dan bendungan dan juga program-program pemerintah lain yang sangat penting, seperti pendidikan, terutama dikdasmen, perbaikan sekolah-sekolah madrasah, kemudian perbaikan dari sisi sekolah digital dan juga dari kemendiktisaintek," paparnya.
