Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa proyeksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 diperkirakan mencapai 2,78% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Pernyataan tersebut disampaikan Sri Mulyani kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/7/2025). Pertemuan tersebut membahas perkembangan aktual terkait APBN 2024 dan outlook 2025, menyusul pembahasan sebelumnya bersama DPR.
“Outlook dari APBN akan mencapai defisit 2,78% dari PDB. Itu karena dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanja negara,” ujarnya, dikutip dari Antara, Selasa (22/7/2025).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pembahasan mencakup dua agenda utama, yaitu RUU tentang Pelaporan dan Pelaksanaan APBN 2024 yang sedang dibahas bersama Badan Anggaran DPR, serta evaluasi semesteran terhadap pelaksanaan APBN 2025.
Dalam proses tersebut, Kementerian Keuangan tetap berupaya memastikan laporan keuangan pemerintah pusat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Meski menghadapi tekanan fiskal, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan terus menindaklanjuti berbagai temuan dan rekomendasi audit, sekaligus menjaga kesinambungan fiskal agar tetap sehat dan kredibel.
Baca Juga
Sebelumnya, Sri Mulyani terlihat tiba di Istana Kepresidenan pada Selasa (22/7) untuk menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo.
Ketika ditanya wartawan soal agenda utama, Menkeu membenarkan bahwa pembahasan RAPBN 2026 juga masuk dalam agenda pertemuan. “Iya, itu salah satu yang akan dibahas,” ujarnya singkat sebelum memasuki kompleks Istana.
Selain RAPBN 2026, Menkeu juga dijadwalkan mengikuti rapat terbatas terkait pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Pantauan Bisnis mencatat sejumlah menteri turut hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Perdagangan Budi Santoso.
Airlangga menyampaikan bahwa dirinya akan melaporkan perkembangan terbaru terkait pengembangan KEK. “Agendanya nanti di dalam laporan mengenai pengembangan kawasan,” tuturnya.
Saat ditanya mengenai wilayah spesifik yang dibahas, Airlangga menegaskan bahwa diskusi mencakup seluruh kawasan, tidak terbatas pada satu lokasi saja.
Ia juga memastikan bahwa pembahasan kali ini tidak berkaitan dengan kebijakan tarif dagang Amerika Serikat, yang dikenal sebagai "Tarif Trump". “Tidak, tidak terkait dengan Trump. Tarif Trump sudah selesai, ya sudah dilaporkan,” tandasnya.
