Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 difokuskan pada pembiayaan program-program prioritas pemerintah, dengan tetap menjaga disiplin fiskal dan mendorong reformasi regulasi.
Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati seusai melapor kepada Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/7/2025), terkait finalisasi nota keuangan dan RAPBN yang akan disampaikan ke DPR pada 15 Agustus 2025.
“Belanja difokuskan kepada program-program penting, kemudian defisit harus dijaga pada level yang baik,” ujar Sri Mulyani, dikutip dari Antara Selasa (22/7/2025).
Menurut Sri Mulyani, Sejumlah program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, Cek Kesehatan Gratis, perbaikan sekolah dan madrasah, pembangunan infrastruktur, serta ketahanan pangan menjadi bagian utama dalam penyusunan RAPBN 2026.
Pemerintah juga berkomitmen memperkuat belanja pada sektor strategis lainnya, termasuk pendidikan dasar dan menengah, digitalisasi sekolah, serta pengembangan riset dan inovasi.
Sri Mulyani menambahkan, defisit anggaran akan dijaga dalam batas yang sehat, yakni maksimal 3% terhadap PDB, guna tetap mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga kepercayaan pasar.
Baca Juga
Presiden Prabowo turut menekankan bahwa APBN tidak boleh menjadi satu-satunya penopang pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, reformasi regulasi akan terus didorong untuk mempermudah investasi dan perdagangan, serta memperluas peran lembaga seperti Badan Pengelola Investasi Danantara dalam tata kelola aset negara.
Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa proyeksi defisit APBN 2025 diperkirakan mencapai 2,78% dari PDB. Hal ini disampaikan dalam pertemuan bersama Presiden yang turut membahas perkembangan terkini pelaksanaan APBN 2024 dan evaluasi semesteran APBN 2025.
“Outlook dari APBN akan mencapai defisit 2,78% dari PDB. Itu karena dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanja negara,” jelasnya.
Meski menghadapi tekanan fiskal, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan terus menindaklanjuti berbagai temuan dan rekomendasi audit, sekaligus menjaga kesinambungan fiskal agar tetap sehat dan kredibel.
Sebagai informasi, Sri Mulyani terlihat tiba di Istana Kepresidenan pada Selasa (22/7) untuk menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo.
Ketika ditanya wartawan soal agenda utama, Menkeu membenarkan bahwa pembahasan RAPBN 2026 juga masuk dalam agenda pertemuan. “Iya, itu salah satu yang akan dibahas,” ujarnya singkat sebelum memasuki kompleks Istana.
Selain RAPBN 2026, Menkeu juga dijadwalkan mengikuti rapat terbatas terkait pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Pantauan Bisnis mencatat sejumlah menteri turut hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Perdagangan Budi Santoso.
Airlangga menyampaikan bahwa dirinya akan melaporkan perkembangan terbaru terkait pengembangan KEK. “Agendanya nanti di dalam laporan mengenai pengembangan kawasan,” tuturnya.
Saat ditanya mengenai wilayah spesifik yang dibahas, Airlangga menegaskan bahwa diskusi mencakup seluruh kawasan, tidak terbatas pada satu lokasi saja.
Ia juga memastikan bahwa pembahasan kali ini tidak berkaitan dengan kebijakan tarif dagang Amerika Serikat, yang dikenal sebagai "Tarif Trump". “Tidak, tidak terkait dengan Trump. Tarif Trump sudah selesai, ya sudah dilaporkan,” tandasnya.
