Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap penyebab komponen belanja pemerintah mengalami kontraksi pada kuartal II/2025, di tengah pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang mencapai 5,12% yoy
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Wilayah Badan Pusat Statistik (BPS), Moh. Edy Mahmud, mengatakan belanja pemerintah tercatat masih terkontraksi sebesar 0,33% year on year (yoy) pada kuartal II/2025.
Adapun, andil belanja pemerintah terhadap perekonomian nasional pada rentang waktu yang sama juga masih terkontraksi 0,22%
Edy menjelaskan kontraksi tersebut terjadi meski pemerintah telah membuka blokir anggaran. Menurutnya, salah satu penyebab utama kontraksi belanja pemerintah adalah tingginya basis belanja pemerintah pada kuartal II/2024 lalu.
"Pada kuartal II tahun lalu memang ada, realisasi belanja pemerintah yang cukup tinggi terkait pemilu dan persiapan Pilkada. Itulah kenapa pada kuartal II/2025 ini belanja pemerintah, terutama belanja barang dan jasanya memang masih negatif," kata Edy dalam konferensi pers BPS, Selasa (5/8/2025).
Dia melanjutkan, meskipun blokir anggaran sudah dibuka oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kementerian/Lembaga tidak bisa langsung memproses realisasi belanja secara langsung.
Baca Juga
"Mungkin ada proses dulu ya (realisasi belanja setelah blokir anggaran). Ini memang tidak bisa kami simpulkan, tetapi bisa ditanyakan ke Kementerian/Lembaga masing-masing," jelasnya.
Adapun, BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan kedua atau kuartal II/2025 sebesar 5,12% secara tahunan atau year on year (YoY) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Edy menjelaskan produk domestik bruto atau PDB Indonesia atas dasar harga berlaku pada kuartal II/2025 mencapai Rp5.947 triliun. Lalu, PDB atas harga konstan mencapai Rp3.396,3 triliun.
"Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2/2025 bila dibandingkan dengan triwulan 2/2024 atrau secara YoY tumbuh sebesar 5,12%," katanya.
