Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengakui masih ada pelemahan daya beli masyarakat pada 2025, sehingga menyiapkan sejumlah cara untuk menanggulanginya.
Juru Bicara Bidang Ekonomi Kantor Komunikasi Kepresidenan Fitrha Faisal Hastiadi mengatakan bahwa pemerintah tidak memungkiri bahwa fenomena itu masih dialami oleh masyarakat di Indonesia pada tahun ini.
Menurutnya, pelemahan daya beli ini disebabkan oleh berbagai hal, baik di sektor global maupun domestik. Turunnya permintaan global, menurutnya menjadi tolok ukur apakah industri Indonesi bisa ekspansif atau tidak sama sekali.
“Sektor konsumsi pada kuartal pertama 2025 tumbuh 4,89%. Memang belum lemah tapi melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu 4,98%. Artinya, ada memang gejala itu,” ujarnya dalam program Broadcash di kanal youtube Bisniscom, dikutip pada Senin (25/8/2025).
Meski demikian, pelemahan itu menurutnya senantiasa diwaspadai oleh pemerintah dan pada kuartal berikutnya, pemerintah berupaya membalikan keadaan untuk mengurangi dampak pelemahan tersebut. Salah satu upayanya adalah memberikan korting tarif listrik sebesar 50%.
Diskon ini, tuturnya, sangat sesuai dengan karakterisitik kelas menengah di Indonesia yang salah satu pengeluarannya adalah di sektor energi. Potongan tarif ini menurutnya sudah dilakukan di kuartal pertama dan terus dilanjutkan pada kuartal berikutnya.
Baca Juga
Pada kuartal kedua, lanjtnya, pemerintah menggelontorkan Rp24,4 triliun sebagai bantalan dlaam rangka mengurangi efek pelemahan daya beli. Dana sebesar itu digunakan untuk memberikan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp11,9 triliun untuk 18,2 juta keluarga penerima manfaat.
“Pemerintah sadar dengan adanya disrupsi global seperti tarif Trump, persoalan geopolitik, memukul permintaan global dan industri mengkerut, akibatnya ada PHK sehingga pemrintah memberikan bansos untuk masyarakat bawah,” terangnya.
Dia m,enjelaskan, selain bansos, ada juga bantuan subsidi upah sebesar Rp11,7 triliun yang diberikan kepada 18,7 juta penerima manfaat, plus Rp500.000 untuk para guru kontrak.
Selain itu, memanfaatkan momentum libur sekolah pada Juli 2025, pemerintah mengeluarkan juga paket bantuan tarif transportasi. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat pada musim liburan yang berimbas pada peningkatan pengeluaran di sektor belanja yang kemudian menggerakkan aktivitas ekonomi.
Di tengah pelemahan daya beli dan bantuan sosial yang digelontorkan oleh pemerintah, Fitrha juga melihat bahwa sebagian masyarakat untuk menahan belanja, khususnya ketika menerima tunjangan hari raya (THR), karena mengalokasikan pada sektor pendidikan sekolah.
“Ketika mendapatkan THR, masyarakat tidak segera membelanjakan karena akan digunakan untuk biaya sekolah anak. Hal ini terlihat di angka infalasi kuartal kedua, salah satu pengeluaran adalah pendidikan di samping transportasi,” tuturnya.
Menurutnya, pengeluaran-pengeluaran di sektor-sektor tersebut, dan juga sektor lainnya, mengindikasikan terjadinya arus balik dari pelemahan menjadi penguatan daya beli dan pemerintah berharap tren ini akan terus berlanjut hingga penghukung 2025.
