Bisnis.com, MADIUN—Menko Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku mendapat mandat khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hingga tembus Surabaya.
Hal itu disampaikan AHY dalam Sarasehan Pengembangan Kawasan Pawitandirogo di Madiun, Jawa Timur, Jumat (22/8). Menurutnya, kereta cepat dibutuhkan sebagai alternatif angkutan penumpang di Jawa.
“Sudah mendengar bahwa ada arahan Pak Presiden kepada kami, secara khusus, untuk mengembangkan kereta cepat. Bukan hanya Jakarta-Bandung, tapi juga sampai ke Surabaya. Ini mudah-mudahan ya,” ujarnya.
Apabila kereta cepat tuntas, paparnya, Jakarta ke Surabaya hanya membutuhkan waktu 3 jam perjalanan. Hal itu, sambungnya, akan mengubah lanskap industri transportasi di Indonesia ke depan.
Menurutnya, akan berpengaruh terhadap industri penerbangan di Indonesia. Meskipun begitu, AHY meyakini tidak akan mematikan maskapai di rute padat yang dilintasi kereta cepat.
“Nah kalau Jakarta-Surabaya 3 jam saja itu luar biasa, akan menjadi game changer. Nah kalau gitu udara bagaimana nanti? Pesawat mati enggak? Tidak juga,” tuturnya.
Baca Juga
Dia menilai industri penerbangan bisa di arahkan ke luar pulau. “Pasti tetap ada kebutuhan [penerbangan] dan lebih banyak juga kita arahkan lintas pulau.”
Seperti diberitakan sebelumnya, proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya telah mendapatkan restu Presiden Prabowo Subianto. Prabowo memberikan mandat langsung kepada AHY untuk mengawal proyek tersebut pada awal Agustus ini.
AHY sebelumnya menyampaikan bahwa pengembangan kereta cepat Jakarta - Surabaya akan dibarengi dengan pengembangan kawasan permukiman di sekitarnya, sehingga pembangunan infrastruktur dapat lebih merata.
"Walaupun ini masih terus dikembangkan, tetapi kita juga berpikir jika nanti benar-benar bisa kita lanjutkan kereta cepat, itu juga berpikir konsep-konsep TOD," imbuhnya.
Berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya tidak boleh membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dudy mengatakan, pihaknya membuka peluang bagi investasi swasta dengan skema pendanaan kreatif agar proyek dapat berjalan tanpa mengganggu keuangan negara.
"Kami membuka peluang kepada pihak swasta, tapi dengan catatan tidak membebani APBN. Creative financing sangat terbuka dalam bentuk apa pun, asal tidak membebani anggaran negara," ujar Dudy beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut, Dudy mengatakan, pemerintah juga tengah mengkaji berbagai opsi transportasi berbasis rel untuk proyek kereta cepat ini, termasuk kereta berkecepatan menengah (middle speed train) selain high-speed train. Keputusan akhir akan mempertimbangkan daya serap pasar dan kelayakan investasi.
Masalah di Whoosh Tak Boleh Terulang
Menko AHY menekankan keberlanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya harus didukung oleh investasi yang tepat. Dia menuturkan, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh perlu dijadikan sebagai pelajaran yang baik agar nantinya konstruksi lanjutan Kereta Cepat dari Bandung hingga Surabaya berjalan efektif dan efisien.
"Pelajaran ini bukan tentang saling menyalahkan, tetapi tentang mengenali celah-celah yang ada, apa yang tidak berjalan sesuai rencana, sehingga kita dapat memastikan masalah serupa tidak terulang," kata AHY di Jiexpo Kemayoran, Selasa (29/7/2025).
Lebih lanjut, AHY juga menekankan pemerintah akan menggandeng investor guna menemukan kerja sama investasi yang tepat dalam mendukung pembangunan kereta cepat yang bakal terbentang dari Jakarta hingga Surabaya.
Oleh sebab itu, dia menyebut saat ini pihaknya tengah menggodok regulasi baru yang bakal menjadi payung hukum pelaksanaan konstruksi Kereta Cepat Jakarta - Surabaya.
"Kami sedang menyiapkan kerangka regulasi baru. Pengalaman dari proyek Jakarta-Bandung menunjukkan bahwa instrumen hukum yang ada harus berkembang untuk memenuhi tuntutan sektor yang kompleks dan dinamis ini," tandasnya.
Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung yang dibangun pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dalam realisasinya mengalami pembengkakan biaya (cost overrun).
Hal itu terjadi salah satunya didorong oleh hantaman Pandemi Covid-19 hingga krisis global yang berdampak pada laju perekonomian Indonesia. Alhasil, pemerintah kala itu menyetujui penjaminan utang dari China menggunakan APBN.
Megaproyek transportasi tersebut awalnya direncanakan menelan biaya sebesar US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,5 triliun. Adapun, Indonesia mendapatkan pinjaman dari China Development Bank (CBD) untuk proyek tersebut sekitar 75% atau sekitar Rp64,8 triliun.
Kendati demikian, dalam perjalanannya proyek ambisius tersebut ternyata mengalami pembengkakan biaya sebesar US$1,2 miliar atau sekitar Rp8,3 triliun.
Beban biaya bengkak itu dibagi dua antara China dan Indonesia. Pihak Indonesia harus membayar sekitar US$720 juta. Tak berhenti di situ, pihak CBD akhirnya kembali memberikan pinjaman dana bagi Indonesia untuk membayar cost overrun tersebut sebesar US$550 juta atau sekitar Rp8,3 triliun dengan bunga 3,4% dan tenor 30 tahun.
Secara total utang Indonesia dalam proyek Kereta Cepat yang kemudian diberi nama Whoosh ini mencapai Rp73,1 triliun.
