Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya akan mendanai 770.000 unit rumah pada Tahun Anggaran (TA) 2026.
Dalam penjelasannya, alokasi pembangunan 770.000 unit rumah tersebut bakal direalisasikan lewat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga renovasi rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
"Total jumlah rumah yang akan dapat dukungan APBN 2026 adalah 770.000 rumah," jelas Prabowo dalam Pidato Presiden RI tentang RUU APBN TA 2026 Beserta Nota Keuangannya, Jumat (15/8/2025).
Nantinya, tambah Prabowo 770.000 unit rumah itu akan dibangun di wilayah perkotaan dan pesisir yang ada di seluruh Indonesia.
Selain itu, Prabowo juga menyebut bakal kembali menggulirkan PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sepanjang tahun depan.
"Dan dukungan PPN DTP [turut digulirkan] untuk rumah komersil dalam mendukung, membangun rumah yang layak huni dan terjangkau," tandasnya.
Baca Juga
Untuk diketahui sebelumnya, Kementerian PKP hanya mendapat pagu anggaran sebesar Rp3,44 triliun untuk melaksanakan pembangunan 3 Juta Rumah sepanjang 2025.
Sejalan dengan hal itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkap kebutuhan anggaran untuk pengerjaan Program 3 Juta Rumah Tahun Anggaran (TA) 2026 mencapai Rp49,85 triliun.
Ara menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran itu belum mendapat kepastian pembiayaan dari APBN. Pasalnya, pagu indikatif yang ditetapkan untuk Kementerian PKP TA 2026 ditetapkan hanya sebesar Rp1,8 triliun.
"Sehingga dari pagu indikatif sebesar Rp1,82 triliun diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp48,02 triliun," kata Maruarar dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Kamis (10/7/2025).
