Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) buka-bukaan mengakui kegagalannya dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah menjelaskan bahwa hingga 10 bulan menjabat, pihaknya sama sekali belum melakukan pembangunan perumahan. Saat ini, Kementerian PKP masih menjalankan program eksis yang telah berjalan.
Bahkan, Fahri mengakui bahwa penyaluran program rumah subsidi berupa fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang menjadi program utama saat ini anggarannya berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Adapun, penyaluran rumah subsidi juga bukan dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, melainkan dilaksanakan langsung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
"Kita ini yang KPI kita aja itu kan masih [belum tercapai], tadi saya minta maaf, saya laporkan tadi itu karena untuk renovasi kan masih nol, penataan kawasan kan masih nol, PSU [Prasarana dan Sarana Utilitas Umum] masih nol gitu," kata Fahri Hamzah saat ditemui di Kantor Kemenko Infrastruktur, Rabu (14/8/2025).
Selain itu, Fahri juga menyebut bahwa untuk melakukan pembangunan rumah rakyat menggunakan APBN pada tahun ini hal itu juga sudah tidak dimungkinkan. Mengingat minimnya waktu yang tersisa untuk melakukan tender dan pembangunan.
Baca Juga
Dengan demikian, Fahri menyebut Program 3 Juta Rumah tampaknya baru dapat benar-benar dijalankan pada tahun kedua kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
"Kalau yang pakai tender saya kira enggak akan jalan lagi [tahun ini] karena ini udah bulan Agustus mau masuk September," tambahnya.
Sejalan dengan hal itu, imbuh Fahri, dia menyebut, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono dikabarkan segera melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja 3 juta rumah.
"Tadi Menko [responsnya] akan mengevaluasi agak dalam soal pelaksanaan APBN karena memang itu kan tugas Menko," tandasnya.
Kementerian PKP Usul Dapat Pagu Rp49,85 Triliun Tahun Depan
Kementerian PKP menyebut salah satu yang menghambat laju implementasi Program 3 Juta Rumah pada tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo yakni akibat minimnya dana yang digelontorkan.
Sebagaimana diketahui, Kementerian PKP hanya mendapat pagu anggaran sebesar Rp3,44 triliun untuk melaksanakan pembangunan 3 Juta Rumah sepanjang 2025.
Sejalan dengan hal itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkap kebutuhan anggaran untuk pengerjaan Program 3 Juta Rumah Tahun Anggaran (TA) 2026 mencapai Rp49,85 triliun.
Ara menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran itu belum mendapat kepastian pembiayaan dari APBN. Pasalnya, pagu indikatif yang ditetapkan untuk Kementerian PKP TA 2026 ditetapkan hanya sebesar Rp1,8 triliun.
"Sehingga dari pagu indikatif sebesar Rp1,82 triliun diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp48,02 triliun," kata Maruarar dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Kamis (10/7/2025).
Ara memerinci kebutuhan anggaran Rp49,85 triliun itu bakal digunakan untuk alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) senilai Rp45,55 triliun atau sebesar 91,37% dari usulan pagu anggaran Kementerian PKP TA 2026.
"Kami mengajukan dari usulan anggaran tersebut sebesar Rp45,55 triliun atau 91,37% untuk bantuan stimulan perumahan swadaya dengan target 2 juta unit rumah di tahun 2026," ujarnya.
Selain itu, alokasi usulan anggaran itu bakal digunakan untuk pembangunan 3.047 unit rumah susun (rusun) senilai Rp1,67 triliun dan anggaran senilai Rp287,81 miliar untuk pembangunan 1.166 unit rumah khusus (rusus).
Kementerian PKP juga akan mengalokasikan anggaran senilai Rp290,82 miliar untuk pembangunan PSU rumah umum. Serta, penanganan permukiman kumuh dan sanitasi senilai Rp660 miliar, serta untuk dukungan manajemen Rp1,11 triliun dan monitoring pelaksanaan kegiatan perubahan Rp271,52 miliar.
"Jumlah anggaran tersebut kami yakini dalam rangka mencapai target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah dan penanganan kawasan kumuh sebagai target dan prioritas rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029 dan rencana kerja pemerintah 2026," tegas Ara.
