Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Anggaran Rp43 Triliun Disiapkan untuk Renovasi 2 Juta Unit Rumah Tahun Depan

Pemerintah akan renovasi 2 juta rumah dengan dana Rp43 triliun pada 2026, fokus pada desa dan kemitraan swasta untuk kawasan kumuh, guna kurangi backlog perumahan.
Pekerja beraktivitas di proyek pembangunan perumahan di Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (4/4/2023). Pembelian unit KPR FLPP dapat dilakukan melalui dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). - Bisnis/Abdurachman
Pekerja beraktivitas di proyek pembangunan perumahan di Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (4/4/2023). Pembelian unit KPR FLPP dapat dilakukan melalui dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). - Bisnis/Abdurachman
Ringkasan Berita
  • Pemerintah berencana merenovasi 2 juta rumah dengan anggaran Rp43 triliun melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun depan.
  • Program ini akan fokus pada renovasi rumah di desa agar layak huni, sementara 1 juta unit lainnya akan dibangun melalui kemitraan dengan sektor swasta untuk kawasan perkotaan.
  • Strategi perumahan akan difokuskan pada subsidi tanah dan pembangunan hunian vertikal terjangkau untuk mengurangi backlog perumahan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap peta jalan pelaksanaan program 3 juta rumah Tahun Anggaran (TA) 2026.

Wakil Menteri (Wamen) Fahri Hamzah menjelaskan program 3 juta rumah tahun depan bakal dikebut realisasinya melalui program renovasi atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 2 juta rumah.

"Renovasi dua juta rumah yang akan dimulai pada tahun anggaran mendatang dengan alokasi dana sekitar Rp43 triliun," jelasnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (10/8/2025).

Fahri melanjutkan, program 2 juta BSPS tersebut nantinya bakal ditujukan bagi masyarakat yang telah memiliki rumah, khususnya di desa, tetapi membutuhkan renovasi agar layak huni.

Kemudian, sisanya yakni sebanyak 1 juta unit bakal dipenuhi melalui skema kerja sama kemitraan strategis dengan sektor swasta. Terutama untuk restorasi kawasan kumuh dan penyediaan hunian layak di perkotaan. 

Selain itu, Fajri juga menyebut bakal melakukan penataan kawasan pesisir dan pembangunan rumah vertikal, dengan prioritas pada sekitar 10% wilayah pesisir Indonesia, sejalan dengan target pengurangan backlog perumahan nasional sebesar 20 juta unit.

Fahri turut merinci sejumlah strategi yang bakal dijalankan guna meningkatkan fasilitas hunian masyarakat. Dia menegaskan bahwa arah subsidi perumahan ke depan harus difokuskan pada tanah, bukan semata pada kredit perumahan. 

“Elemen subsidi di seluruh dunia adalah tanah, bukan kredit. Dengan mengendalikan harga dan zonasi tanah, negara dapat memastikan pembangunan rumah sesuai kepentingan publik, bukan hanya orientasi keuntungan,” tegasnya.

Pada saat yang sama, Fahri juga menggarisbawahi pentingnya penyediaan hunian vertikal terjangkau melalui konsolidasi lahan oleh negara dan skema sewa jangka panjang. 

Fahri mengaku optimistis strategi tersebut akan menciptakan efek berganda yang signifikan pada pasar realestate dan lebih jauh bakal berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ketiga program ini tidak hanya mengurangi backlog perumahan, tetapi juga menggerakkan sektor konstruksi, bahan bangunan, tenaga kerja, dan investasi swasta. Dampaknya langsung terasa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” tutupnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro