Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Pusat Statistik (BPS) belum selesai menyinkronkan data terkait dengan capaian program 3 juta rumah yang merupakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, hasil sinkronisasi data antarkementerian/lembaga serta institusi lain itu targetnya diungkap sekitar akhir Agustus 2025. Namun, pada sore ini, Selasa (26/8/2025), Menteri PKP Maruarar Sirait, sejumlah pejabat Kemendagri dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti masih dalam proses membicarakan progres sinkronisasi.
BPS pun menargetkan akan memberikan update terkait dengan sinkronisasi data yang sudah dikumpulkan dari berbagai institusi itu pada awal September 2025. Nantinya, data itu akan menginformasikan data backlog perumahan terkini setelah berlangsungnya program 3 Juta Rumah.
"Nanti yang paling dekat ya awal September kita update progres data yang sudah terkumpul. Bisa kita sampaikan contoh sekarang kami sudah punya juga data update backlog 1 perumahan yang tahun lalu 9,9 juta [rumah], nanti kami update awal September," ujar Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di kantor BPS, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Amalia namun masih enggan mengungkap berapa data backlog 1 perumahan terkini yang telah didapatkan BPS. Dia juga tak mau membuka apabila backlog itu bertambah atau berkurang setelah jalannya program 3 Juta Rumah.
Namun, mantan Deputi Kementerian PPN/Bappenas itu memastikan kualitas data yang dihasilkan dari proses sinkronisasi itu.
Baca Juga
"Data yang masuk tidak kami telan mentah-mentah jadi kami pasti lakukan validasi, verifikasi, crosscheck gitu dan sumber data-nya berkualitas juga. Kalau misalkan ada misalnya data itu kami lihat masih ada yang kurang berkualitas kami akan berikan feedback," terangnya.
Amalia menyebut proses sinkronisasi data terkait dengan perumahan itu menjadi salah satu pengembangan statistik sektoral yang dilakukan lembaganya.
Di sisi lain, Maruarar atau akrab disapa Ara, menjelaskan bahwa pemutakhiran data oleh BPS itu juga akan menjadi mekanisme check and balance untuk kementerian.
"Nah, jadi itu akan sangat membantu memberikan kepada kami masukan jaringan sehingga kami memiliki kontrol check and balance secara kuantitatif," ujar Ara pada kesempatan yang sama.
Sementara itu, institusi lain seperti BP Tapera, SMF dan PNM juga menyetorkan data terkait dengan perumahan ke BPS untuk dimutakhirkan dalam satu wadah yakni Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Bank Indonesia (BI) dan Danantara juga disebut akan mendukung pemutakhiran data itu.
Seperti diketahui, BI akan mendukung program 3 Juta Rumah dengan mengguyur likuiditas ke perbankan untuk pembiayaan perumahan komersial.
"Nanti kan ada dengan BI juga karena itu salah satu KUR perumahan. Juga nanti mungkin perlu juga Danantara karena itu kan intervensi negara kita," kata Ara.
Dilansir dari situs resmi Kementerian PKP, Ara sebelumnya menjelaskan bahwa sinkronisasi data oleh BPS guna melakukan evaluasi berbasis data terhadap program 3 Juta Rumah. Evaluasi akan dilakukan terhadap siapa yang melaksanakan pembangunan perumahan itu, di mana lokasi pelaksanaannya, dan dengan pendanaan dari sumber mana.
.jpg?w=348&h=261)
