Bisnis.com, JAKARTA — Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menyoroti anggaran pendidikan yang telah mendapatkan jatah tetap alias mandatory spending kerap tak terealisasi seluruhnya.
Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan I Wayan Sudirta menyampaikan apabila sesuai amanat, pemerintah wajib mengalokasikan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan.
Nyatanya belanja yang pemerintah lakukan untuk pendidikan rata-rata hanya tercapai 16% bahkan kurang.
“Selama ini realisasi yang diamanatkan oleh konstitusi hanya mencapai 16%, bahkan terkadang lebih rendah lagi dari 16%,” ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan III Tahun 2024/2025, Selasa (27/5/2025).
Untuk diketahui, belanja pemerintah–termasuk belanja pendidikan–merupakan salah satu komponen penyumbang produk domestik bruto (PDB).
Dalam menanggapi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 tersebut, Wayan meminta pemerintah untuk menjaga kualitas belanja semakin baik saat belanja semakin besar.
Baca Juga
Pasalnya, apabila belanja APBN semakin besar, artinya anggaran untuk pendidikan juga harus mengikuti besaran tersebut.
Menurut hitungan fraksinya, belanja negara pada 2026 diperkirakan akan mencapai Rp3.700 triliun hingga Rp3.850 triliun
“Nilai belanja negara yang terus meningkat hal ini harus disertai dengan kualitas belanja yang semakin baik. Belanja negara yang semakin efisien efektif dan diarahkan sebesar-besarnya kepada rakyat,” lanjutnya.
Fraksinya memandang, pemerintah juga harus dapat menetapkan indikasi kualitas belanja di setiap K/L dengan indikator yang terukur sehingga dapat dievaluasi.
Melihat realisasi anggaran pendidikan untuk tahun 2024 yang senilai Rp665 triliun atau tepat 20% dari APBN 2024, nyatanya hanya terealisasi senilai Rp550,4 triliun.
Sementara pada tahun ini, anggaran pendidikan direncanakan senilai Rp724,26 triliun dengan rincian melalui belanja pemerintah pusat senilai Rp297,17 triliun, anggaran pendidikan melalui TKD Rp347,09 triliun, dan anggaran pendidikan melalui pembiayaan Rp80 triliun.
Adapun perkiraan postur APBN 2026 yaitu pendapatan negara 11,7%—12,2% dari PDB, belanja negara 14,19%—14,75% dari PDB, defisit APBN 2,48%—2,53% dsri PDB. Sementara target kesejahteraan, tingkat kemiskinan di kisaran 6,5%—7,5%, tingkat pengangguran 4,44%—4,96%, gini rasio 0,377—0,380, dan Indeks Modal Manusia 0,57.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan untuk tahun depan, anggaran pendidikan dialokasikan antara Rp727 triliun hingga Rp761 triliun.
Pemerintah akan menghadirkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing melalui penguatan sekolah unggulan, sekolah rakyat, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan perguruan tinggi, penguatan kualitas tenaga pengajar, serta penguatan vokasional.
Selain itu, berbagai program unggulan tersebut ditujukan untuk meningkatkan akses, kualitas, dan menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha.
