Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp24,9 triliun untuk Sekolah Rakyat (SR) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Jumlah tersebut melonjak 255,71% dibandingkan dengan anggaran pada 2025 yang hanya sebesar Rp7 triliun.
"Anggaran Sekolah Rakyat tahun depan akan mencapai Rp24,9 triliun," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Kenaikan anggaran yang cukup besar ini sesuai dengan pernyataan Sri Mulyani sebelumnya yang menyatakan bahwa anggaran untuk SR pada 2026 akan lebih besar dibandingkan dengan tahun ini.
Adapun, sebanyak Rp20 triliun digunakan untuk pembangunan 200 SR, sedangkan sisanya Rp4,9 triliun untuk operasional 200 SR.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan akan membentuk 100 unit sekolah rakyat (SR) setiap tahunnya untuk memutus rantai kemiskinan absolut di Tanah Air.
Baca Juga
Prabowo mengeklaim hingga saat ini, pemerintah telah membangun 100 sekolah rakyat. Dia menargetkan pembentukan sekolah rakyat akan terus bertambah setiap tahun dengan kelipatan 100 unit ke depan.
“Kita sudah berhasil membangun dan membuka 100 sekolah rakyat. Kita harapkan tahun depan akan menjadi 200 [sekolah rakyat], tahun selanjutnya akan menjadi 300 [sekolah rakyat], dan seterusnya,” kata Prabowo dalam pidato Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan Sidang Paripurna DPR RI Tahun 2025 pada Jumat (15/8/2025).
Kepala Negara ke-8 RI itu menegaskan sekolah rakyat ini diperuntukkan untuk masyarakat dari desil 1 dan desil 2 dengan penghasilan yang sangat rendah.
Anggaran Pendidikan 2026
Sementara itu, secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan RAPBN 2026 sebanyak Rp757,8 triliun untuk anggaran pendidikan.
Penerima manfaat dari alokasi anggaran tersebut antara lain untuk siswa/mahasiswa sebanyak Rp401,5 triliun. Perinciannya untuk program bidik misi atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebanyak Rp17,2 triliun yang ditujukan kepada 1,2 juta mahasiswa.
Program Indonesia Pintar (PIP) anggarannya mencapai Rp15,6 triliun pada 2026 yang ditujukan untuk 21,1 juta siswa. Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebanyak Rp25 triliun kepada 4.000 mahasiswa.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan porsi paling besar yakni sebanyak Rp335 triliun untuk 89,9 juta orang dan 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sementara itu, untuk guru, dosen, dan tenaga kependidikan, alokasi anggaran mencapai Rp178,7 triliun. Perinciannya adalah program Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) sebesar Rp19,2 triliun bagi 754.747 guru.
Kemudian, program Tunjangan Profesi Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (TPG ASND) sebesar Rp68,7 triliun untuk 1,6 juta guru. Program Tunjangan Profesi Dosen (TPD) Non PNS sebesar Rp3,2 triliun bagi 80.325 dosen.
Serta program Tunjangan Profesi Guru PNS, Tunjangan Profesi Dosen PNS, serta Gaji Pendidik lainnya sebesar Rp82,9 triliun.
Terakhir, alokasi anggaran untuk sekolah dan kampus mencapai Rp150,1 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp24,9 triliun dialokasikan untuk SR.
Kemudian, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mendapatkan Rp64,3 triliun yang disalurkan kepada 53,6 juta siswa. Selanjutnya, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) memperoleh Rp5,1 triliun untuk 7,7 juta siswa.
Pemerintah juga menyiapkan Rp22,5 triliun untuk renovasi madrasah dan sekolah yang mencakup 850 madrasah serta 11.686 sekolah. Sementara itu, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) mendapat alokasi Rp9,4 triliun untuk 201 perguruan tinggi negeri dan lembaga terkait.
Adapun pembangunan Sekolah Unggul Garuda di sembilan lokasi akan memperoleh anggaran sebesar Rp3 triliun.
_1690290896.jpg?w=184&h=104)
