Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto berencana menarik utang baru sebesar Rp781,9 triliun pada tahun depan. Rencana tersebut tercantum dalam dokumen Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2026.
Dalam dokumen tersebut dipaparkan pembiayaan utang dalam lima tahun terakhir yaitu Rp870,5 triliun pada 2021; Rp696 triliun pada 2022; Rp404 triliun pada 2023; Rp558,1 triliun pada 2024, dan Rp715,5 triliun pada 2025 (outlook).
Kemudian, diungkapkan rencana pembiayaan utang sebesar Rp781,9 triliun pada 2026. Artinya, angka itu menjadi yang tertinggi sejak 2021 atau era pandemi Covid-19 yang memerlukan pembiayaan yang besar.
Dalam penjelasannya, dijelaskan bahwa APBN dirancang untuk mengemban dua agenda utama yaitu meredam gejolak sekaligus mendukung agenda pembangunan. Oleh sebab itu, kebijakan anggaran akan dilakukan ekspansif yang salah satunya dengan penarikan utang untuk memenuhi pembiayaan APBN.
"Pemerintah memastikan pengelolaan utang berjalan secara prudent, akuntabel, dan terkendali, sehingga dapat dijaga keberlanjutan fiskal," jelas dokumen tersebut, dikutip Jumat (15/8/2025).
Disampaikan ada tiga prinsip pemerintah dalam pengelolaan utang. Pertama, akseleratif dengan memanfaatkan utang sebagai katalis percepatan pembangunan dan menjaga momentum pertumbuhan.
Baca Juga
Kedua, efisien dengan memperhatikan penerbitan utang dengan biaya yang minimal melalui pengembangan dan pendalaman pasar keuangan dan diversifikasi instrumen utang.
Ketiga, seimbang dengan menjaga portofolio utang pemerintah yang optimal pada keseimbangan antara biaya minimal dengan tingkat risiko yang dapat ditoleransi dalam rangka mendukung keberlanjutan fiskal.
Adapun RAPBN 2026 memproyeksikan defisit sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit itu karena belanja negara lebih besar dari pendapatan negara.
Dalam RAPBN 2026, pemerintah menargetkan belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun. Sementara itu, pendapatan negara hanya sebesar Rp3.147,7 triliun.
Sumber utama pendapatan negara sendiri akan berasal dari penerimaan pajak yang ditargetkan sebesar Rp2.357,7 triliun. Target itu naik 13,5% dari outlook penerimaan pajak 2025 sebesar Rp2.076,9 triliun.
Sumber pendapatan lain yaitu penerimaan dari kepabeanan dan cukai yang ditargetkan sebesar Rp334,3 triliun. Target itu naik 7,7% dari outlook penerimaan kepabeanan dan cukai pada 2025 sebesar Rp310,4 triliun.
Di sisi lain, belanja negara akan banyak diarahkan untuk program-program unggulan pemerintah. Prabowo menjelaskan program-program yaitu ketahanan pangan (dialokasikan anggaran sebesar Rp164,4 triliun), ketahanan energi (Rp402,4 triliun), hingga program Makan Bergizi Gratis (Rp335 triliun) yang ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima.
Selain itu, alokasi besar juga disiapkan untuk pendidikan (Rp757,8 triliun) dan kesehatan (Rp244 triliun).
