Bisnis.com, JAKARTA — Keterlambatan penerbitan surat rekomendasi ekspor untuk lima perusahaan mineral logam yang menerima relaksasi perpanjangan izin penjualan bahan mentah ke luar negeri dinilai bakal berdampak serius pada arus kas perusahaan.
Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengatakan, rekomendasi ekspor yang tidak kunjung diterbitkan bakal ikut menghambat rencana produksi perusahaan. Hal itu disebabkan karena produksi bahan mentah tidak sepenuhnya dapat terserap di dalam negeri saat ini.
“Pengaruhnya tentu saja seperti Freeport, stok konsentratnya menumpuk di gudang di Amamapare, Mimika. Apabila sudah penuh, tentu saja tidak bisa produksi dan ini sangat menganggu operasional perusahaan tersebut,” kata Rizal saat dihubungi, Rabu (21/6/2023).
Konsekuensinya, kata Rizal, kegiatan produksi masing-masing perusahaan bakal dibatasi dari kapasitas terpasang saat ini. Di sisi lain, gudang penyimpanan konsentrat memiliki kapasitas terbatas untuk menampung hasil tambang yang belum dapat dimanfaatkan.
“Dari segi keuangan, tentu akan terdampak pada pendapatan perusahaan selama masa tidak bisa melakukan ekspor tersebut,” kata dia.
Di sisi lain, dia meminta kementerian teknis terkait dapat menyelesaikan penerbitan surat rekomendasi dan persetujuan ekspor tersebut selepas izin ekspor sebelumnya sudah berakhir sejak 10 Juni 2023 lalu.
Baca Juga
“Kementerian terkait harusnya bisa bergerak cepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga tidak berdampak kepada operasional perusahaan terutama produksi dan keuangan,” kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum kunjung menerbitkan surat rekomendasi ekspor lima perusahaan mineral logam yang belakangan menerima relaksasi perpanjangan izin penjualan mineral mentah ke luar negeri sampai dengan 31 Mei 2024.
Plt Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Muhammad Wafid mengatakan, kementeriannya masih mengkaji lebih lanjut surat rekomendasi tersebut sebagai tindak lanjut dari keputusan pemerintah untuk memberi relaksasi ekspor mineral kepada lima perusahaan yang telah menunjukkan kemajuan pengerjaan smelter yang signifikan pertengahan tahun ini.
Relaksasi itu diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kelanjutan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri yang diundangkan pada 9 Juni 2023.
“Kalau rekomendasi [ekspor] ke Freeport kita kan belum bisa kasih surat dong, yang penting kebijakan itu [relaksasi] evaluasi kemajuan smelter,” kata Wafid saat ditemui Bisnis di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (21/6/2023).
Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan, perseroannya belum menerima rekomendasi ekspor serta SPE dari dua kementerian teknis terkait. Situasi itu membuat pelik manajemen konsentrat di sisi hulu lantaran fasilitas pemurnian PT Smelting tengah memasuki masa perawatan atau planned shutdown selama 75 hari.
“Sampai hari ini belum ada informasi [surat rekomendasi] itu sudah terbit, mudah-mudahan terbit. Ini kita berhenti ekspor sejak 10 Juni 2023,” kata Presiden Direktur PTFI Tony Wenas di Kawasan Ekonomi Khusus Industri Java Integrated dan Industrial Port Estate (KEK JIIPE) Manyar, Gresik, Jawa Timur, Selasa (20/6/2023).
Kendati demikian, dia mengatakan, Freeport tetap menambang konsentrat di sisi hulu kendati izin ekspor dan kapasitas pengolahan di PT Smelting tidak dapat dimanfaatkan saat ini. Namun, dia khawatir tempat penyimpanan konsentrat bakal penuh terisi dalam waktu 1 hingga 2 hari mendatang.
“Kami yakin sih tadi ada informasi akan segera terbit, kalau bulan ini terpaksa berhenti diperlukannya minggu ini, kalau enggak didapatkan, kita terpaksa hentikan di hulunya karena penyimpanan konsentrat kita 1 hingga 2 hari ini akan penuh,” ujarnya.
PTFI berencana untuk ekspor 2,3 juta ton konsentrat tembaga pada tahun ini yang tertuang lewat rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB). Adapun, rencana ekspor 2023 itu lebih tinggi dari kuota ekspor yang diberikan sepanjang 2022 di level 2 juta ton.
