Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidato dalam kenegaraan dalam sidang tahunan bersama MPR DPR 2020 pada Jumat (14/8/2020).
Pidato kenegaaraan Presiden RI juga juga dilakukan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-75 Kemerdekaan RI. Setelah biasanya dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2020, atau sehari jelang 17 Agustus 2020, kali ini acara diselenggarakan tiga hari sebelumnya.
Presiden Jokowi akan menyampaikan dua pidato dalam rangkaian acara yang diselenggarakan pada pukul 09.00 WIB - 15.37 WIB. Pertama, pidato penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dalam rangka HUT Ke-75 Kemerdekaan RI pada pukul 09.48 WIB.
Kedua, pidato dalam rangka pengantar/keterangan pemerintah atas RUU Angggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021 beserta nota keuangannya pada pukul 14.20 WIB.
Setelah itu, Jokowi akan melakukan penyampaian RUU APBN 2021 beserta nota keuangan dan dokumen pendukung lainnya kepada DPR RI pada pukul 15.00 WIB.
Ikuti acara Sidang Tahunan MPR DPR 2020, serta penyampaian RUU APBN 2021 dan Nota Keuangan 2021 secara live di sini.
Untuk menggenjot pemulihan sektor pariwisata, pemerintah anggarkan pembangunan pariwisata pada 2021 mencapai Rp14,4 triliun yang difokuskan pada 5 destinasi wisata dari 10 Bali baru yang dicanangkan pemerintah.
Dalam pidato nota keuangan RAPBN 2021, Presiden Joko Widodo menuturkan pembangunan pariwisata tahun 2021 dianggarkan sekitar Rp14,4 triliun yang diarahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi di sektor pariwisata.
Pulihkan Pariwisata, Jokowi Anggarkan Rp14,4 Triliun pada 2021
Sejumlah wisatawan berjalan di halaman Candi Borobudur di Kompleks Taman Wisata Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (13/2/2020). - ANTARA / Anis Efizudin
Pemerintah akan menyuntikan penyertaan modal negara (PMN) Rp37,4 triliun pada 2021 kepada delapan BUMN.
Menurut pemerintah, penyertaan modal negara akan diarahkan untuk 3 fokus utama.
Jokowi Suntik 8 BUMN Sebesar Rp37,4 Triliun pada 2021
Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah siap menggunakan Omnibus Law perpajakan untuk mendorong investasi dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19.
Hal itu diungkapkan Presiden RI saat membacakan Nota Keuangan RAPBN 2021 di Gedung MPR/DPR Senayan, Jumat (14/8/2020).
Pemerintah siapkan pembiayaan investasi sebesar Rp169,1 triliun pada 2021, salah satunya guna mengakselerasi pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana transportasi.
Presiden RI Joko Widodo menuturkan pihaknya sudah menyiapkan pembiayaan investasi yang akan dilakukan pemerintah pada 2021 dengan anggaran sekitar Rp169,1 triliun.
Pendanaan tersebut digunakan untuk pembangunan di empat sektor utama mencakup pendidikan, transportasi, UMKM dan ekspor termasuk pembangunan infrastruktur sarana dan prasaran transportasi.
Jokowi Siapkan Investasi Rp169 Triliun, Sebagian untuk Transportasi
Presiden Joko Widodo bersiap menyampaikan pidato pengantar RUU APBN tahun anggaran 2021 beserta nota keuangannya pada masa persidangan I DPR tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). ANTARA FOTO - Akbar Nugroho Gumay
Rincian asumsi makro dalam RAPBN 2021:
- Pertumbuhan ekonomi: 4,5% - 5,5%
-Defisit anggaran: 5,5 %
- Inflasi: 3%
- Tingkat bunga SBN 10 tahun: 7,29%
- Nilai Tukar Rupiah: Rp14.600 per dolar AS
- Harga minyak mentah Indonesia: US$45 per barel
- Lifting minyak: 705.000 barel per hari
- Lifting gas: 1.007.000 barel setara minyak per hari.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk melanjutkan Pemulihan Ekonomi Nasional, pada RAPBN tahun 2021
Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah akan mengalokasikan anggaran sekitar Rp356,5 triliun. Menurutnya, anggaran ini akan diarahkan untuk enam sektor sasaran.
Pemerintah menganggarkan Rp414 triliun untuk pembangunan infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021.
Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato Rancangan UU APBN dan Nota Keuangan, di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2020).
Dia mengatakan pembangunan infrastruktur diutamakan untuk pemulihan ekonomi, penyediaan layanan dasar, serta peningkatan konektivitas.
"Pembangunan infrastruktur tahun 2021 dianggarkan sekitar Rp414 triliun yang utamanya untuk pemulihan ekonomi, penyediaan layanan dasar, serta peningkatan konektivitas," kata Jokowi.
Anggaran Infrastruktur 2021 Rp414 Triliun, Fokus Penguatan Infrastruktur Digitial
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 2021 akan berada pada kisaran 4,5 persen hingga 5,5 persen.
Pertumbuhan ekonomi tahun depan diperkirakan masih akan ditopang oleh konsumsi domestik dan investasi.
"Tingkat pertumbuhan ekonomi ini diharapkan didukung oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi sebagai motor penggerak utama," katanya dalam pidato dalam rangka penyampaian RUU APBN 2021 dan Nota Keuangan, Jumat (14/8/2020).
Pertumbuhan Ekonomi Dipatok 5,5 Persen, Ini Asumsi Makro RAPBN 2021
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 masih akan terjadi hingga tahun depan, baik global maupun domestik.
"Program pemulihan ekonomi akan terus dilanjutkan bersamaan dengan reformasi di berbagai bidang," katanya dalam pidato dalam rangka penyampaian RUU APBN 2021 dan Nota Keuangan, Jumat (14/8/2020).
Di samping itu, katanya, kebijakan relaksasi defisit melebihi 3% dari PDB masih akan diperlukan pada tahun depan, dengan tetap menjaga kehati-hatian, kredibilitas, dan kesinambungan fiskal.
Pemerintah akan memfokuskan rancangan kebijakan APBN 2021 ke empat bidang.
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan APBN 2021 selain harus fokus penanganan Covid-19 dan dampaknya, juga harus memayungi pelayanan nasional dan pembangunan negara.
Hal ini menjadi tantangan karena penerimaan negara tergerus akibat Covid-19, sedangkan belanja negara justru meningkat.
"2021 defisit anggaran diperkirakan 3 persen lebih dari PDB sejalan dengan penerimaan yang belum baik," paparnya.
Presiden Joko Widodo menghadiri sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD RI, Jumat (14/8/2020), di tengah pandemi Covid-19.
Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyinggung masalah wabah Covid-19, krisis ekonomi global, bantuan sosial, penguatan cadangan pangan, implementasi B30 hingga Perppu No.1/2020.
Ini Pidato Lengkap Jokowi di Sidang Tahunan MPR 2020
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan sejumlah catatan atas kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang tahunan MPR RI. Sejumlah hal yang disoroti Jokowi di antaranya kecepatan dan kecermatan kerja lembaga konstitusional tersebut.
Dia mengatakan MK telah berhasil mempercepat jangka waktu penyelesaian perkara pengujian undang-undang dari waktu penyelesaian 101 hari kerja per perkara pada 2017 menjadi rata-rata 59 hari kerja per perkara.
Sepanjang 2019 hingga awal tahun 2020, lanjutnya, MK telah menyelesaikan 122 perkara pengujian undang-undang.
Sampaikan Pidato di Sidang Tahunan MPR RI, Ini Catatan Jokowi Untuk MK
Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah tengah menyiapkan pembangunan super koridor ekonomi pantai utara Jawa.
Kawasan Industri Batang serta Subang-Majalengka sedang dikembangkan dalam waktu singkat, dirancang untuk mampu mengundang investasi berkualitas, yang bersinergi dengan UMKM, yang memberikan nilai tambah signifikan untuk perekonomian nasional, serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
"Kawasan industri serupa juga akan dibangun di berbagai daerah di seluruh Indonesia, yang selalu bersinergi dengan kewirausahaan masyarakat dan UMKM, untuk menyediakan kesempatan kerja bagi generasi muda yang belum bekerja, dan meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri," ujar Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR dan DPR Jumat (14/8/2020).
Pemerintah Siapkan Kawasan Industri, Regulasi Tumpang Tindih Harus Disudahi
Presiden Joko Widodo mengingatkan konsep demokrasi menjamin kebebasan setiap warga negara Indonesia. Namun, kata dia, kebebasan tersebut harus tetap menghargai hak orang lain.
"Demokrasi memang menjamin kebebasan. Namun, kebebasan yang menghargai hak orang lain," kata Jokowi dalam pidato kenegaraan di Sidang Paripurna DPR/MPR RI, Jumat (14/8/2020)
Untuk itu, Jokowi mengingatkan agar semua pihak tidak merasa paling benar sendiri dan hanya menyalahkan pihak lain. Dia juga mengingatkan agar tidak ada kelompok yang merasa paling benar dalam menjunjung nilai agama atau Pancasila.
"Jangan ada yang merasa paling Pancasilais sendiri. Semua yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak, itu hal yang biasanya tidak benar," ujarnya.
Jokowi: Jangan Merasa Paling Agamis dan Pancasilais Sendiri
Presiden Joko Widodo memberikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan RI pada sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Dalam pidato kenegaraan di Sidang Paripurna MPR/DPR, Presiden Joko Widodo sama sekali tidak menyinggung RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law.
Alih-alih menyebut RUU Cipta Kerja yang banyak menuai kontroversi, Jokowi hanya menyebutkan agenda legislasi yang lainnya a.l. pembahasan RUU
Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta RUU Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
Selain itu, dia juga mengapresiasi respons DPR yang dengan cepat membahas dan mengesahkan Perppu No. 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang.
Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR DPR, Jokowi Tak Singgung RUU Ciptaker?
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan super koridor ekonomi dan hilirisasi industri menjadi fokus pemerintah untuk meratakan kesejahteraan.
Dalam pidato kinerja kementerian lembaga (K/L) pada Jumat (14/8/2020) di hadapan Anggota Majelis Permusyawaran Rakyat (MPR), Jokowi menyebutkan pandemi Covid-19 membuat fokus dunia berubah. Seluruh kerja prioritas sebelum pandemi harus disusun ulang.
Untuk itu, kata Jokowi industri obat dan alat kesehatan menjadi prioritas pemerintah bersama dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan rumah sakit dan balai kesehatan, serta industri obat dan alat kesehatan harus diprioritaskan.
HUT Indonesia Ke-75, Ini Arah Pembangunan Industri dari Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo menekankan dua reformasi fundamental yang harus dilakukan di tengah situasi pandemi Covid-19.
Pertama adalah reformasi fundamental di sektor kesehatan. Dia mengatakan orientasi pada pencegahan penyakit dan pola hidup sehat harus diutamakan. Dia melanjutkan, penguatan kapasitas SDM, pengembangan rumah sakit dan balai kesehatan, serta industri obat dan alat kesehatan harus diprioritaskan.
"Ketahanan dan kapasitas pelayanan kesehatan harus kita tingkatkan secara besar-besaran," kata dia.
Kedua, reformasi fundamental terkait dengan ketahanan pangan, dengan menjamin kelancaran rantai pasokan makanan dari hulu produksi sampai hilir distribusi, ke seluruh wilayah negeri.
Jokowi Beberkan 2 Reformasi Fundamental di Tengah Pandemi Covid-19
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah tengah dan telah melakukan upaya besar untuk membangun kemandirian energi.
Pada tahun lalu, kata Presiden, Indonesia sudah berhasil memproduksi dan menggunakan B20.
“Tahun ini kita mulai dengan B30 sehingga kita mampu menekan nilai impor minyak kita di tahun 2019,” ujar Kepala Negara dalam Pidato Kenegaraan dalam memperingati HUT Kemerkdekan RI di gedung DPR/MPR, Jumat (14/8/2020).
Menurutnya, Pertamina bekerja sama dengan para peneliti telah berhasil menciptakan katalis untuk pembuatan D100, yaitu bahan bakar diesel yang 100 persen dibuat dari minyak kelapa sawit, yang sedang uji produksi di dua kilang BUMN migas itu.
Sidang Tahunan MPR DPR, Jokowi Tekankan Kemandirian Energi, Berikut Detailnya
Ketua DPR RI Puan Maharani menuntut kinerja optimal pemerintah untuk bertindak cepat dan terpadu dalam penanganan dampak pandemi Covid-19.
Dia mengatakan bahwa pandemi saat ini menjadi ancaman yang membahayakan nasional dan stabilitas sistem keuangan. Sementara itu, pemerintah telah diberikan ruang dalam menjalankan kebijakan fiskal untuk mengatasi masalah ini.
Pemerintah dituntut menjalankan berbagai langkah untuk melindungi dan membantu masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari pagebluk tersebut.
“Menuntut kinerja pemerintah yang optimal dalam bertindak cepat dan terpadu dalam menjalankan berbagai program untuk melindungi rakyat membantu rakyat,” kata Puan dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Gedung Parlemen, Jumat (14/8/2020).
Puan: Pemerintah Dituntut Kerja Optimal Tangani Dampak Covid-19
Ketua DPR Puan Maharani membacakan pidato saat acara sidang tahunan MPR di Jakarta, Jumat (14/8/2020). Bisnis - TV Parlemen
Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada dokter dan tenaga kesehatan karena telah berjuang menghadapi pandemi virus Corona (Covid-19) di Indonesia.
Menurutnya, perjuangan mereka untuk menghambat penyebaran Covid-19, mengobati pasien yang sakit, dan mencegah kematian sudah sangat luar biasa.
"Atas nama rakyat, bangsa dan negara, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para dokter, perawat, serta seluruh petugas di rumah sakit, laboratorium, di klinik-klinik, dan di rumah isolasi," kata Jokowi dalam pidato kenegaraan di Sidang Paripurna DPR/MPR, Jumat (14/8/2020).
Sidang Tahunan MPR, Jokowi: Terima Kasih Dokter dan Perawat!
Presiden Joko Widodo mengenakan kain tenun khas Sabu Raijua dari NTT saat mengahadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Jakarta, Jumat (14/8/2020). Biro Pers Sekretariat Presiden - Muchlis Jr
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan pandemi Covid-19 menyebabkan ekonomi Indonesia mengalami masa terberat pada Maret hingga Juni 2020.
Pada Kuartal II/2020, Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat ekonomi Indonesia terkontraksi -5,32 persen secara year-on-year (yoy).
Bamsoet mengatakan memburuknya perekonomian ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga pertumbuhan ekonomi global yang merosot tajam karena terganggunya aktivitas perekonomian akibat pandemi Covid-19.
Dia memaparkan, Bank Dunia melansir bahwa resesi sudah hampir pasti terjadi di seluruh wilayah ekonomi dunia, bahkan resesi ini merupakan yang terburuk dalam sejarah sejak Perang Dunia II.
IMF menyebut resesi kali ini lebih dalam daripada era Great Depression pada tahun 1930-an. Demikian juga OECD yang menyatakan pandemi Covid-19 semakin membuat dunia terseret dalam jurang resesi terburuk di luar periode perang dalam 100 tahun.
Bamsoet: Pandemi Membuat Dunia Terseret dalam Jurang Resesi, Terburuk Selama 100 Tahun
Ketua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan pidato pengantar dalam rangka sidang tahunan MPR di Ruang Rapat Paripurna, Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2020). ANTARA FOTO - Galih Pradipta
Presiden Joko Widodo mengatakan pandemi Covid-19 telah memaksa pemerintah untuk menggeser 'channel' cara kerja. Dari cara normal, lanjut dia, menjadi cara ekstra-normal.
"Krisis ini telah memaksa kita untuk menggeser channel cara kerja. Dari cara-cara normal menjadi cara-cara ekstra-normal," kata Jokowi dalam pidatonya pada sidang tahunan MPR dan DPR, Jumat (14/8/2020).
Secara prosedur, menurut Jokowi, cara kerja pemerintah pun dipaksa berubah. Dari prosedur panjang dan berbelit menjadi smart short cut.
Jokowi: Krisis Memaksa Pemerintah Geser 'Channel' Cara Kerja ke 'Smart Short Cut'
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo menyajikan pantun sebagai pembuka dan penutup pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI yang diselenggarakan pada 14 Agustus 2020.
Pria yang kerap dipanggil Bamsoet itu membaca 5 pantun pendek dalam pidatonya yang selenggarakan secara luring dan daring guna menyesuaikan dengan kondisi Covid-19.
Sejumlah pantun yang dibacakan pun tidak terlepas dari situasi dan kondisi yang berubah karena pandemi Covid-19.
Bamsoet Buka dan Tutup Pidato di Sidang Tahunan MPR RI dengan Pantun
Presiden Joko Widodo mengibaratkan perekonomian negara -negara di dunia yang tengah tertekan akibat pandemi Covid-19 seperti komputer yang sedang macet.
Menurut Presiden, krisis perekonomian dunia juga terparah dalam sejarah. Ekonomi negara-negara maju bahkan minus belasan persen, sampai minus 17 persen sampai minus 20 persen.
"Ibarat komputer, perekonomian semua negara saat ini sedang macet, sedang hang. Semua negara harus menjalani proses mati komputer sesaat, harus melakukan re-start, harus melakukan re-booting," papar Jokowi dalam pidato kenegaraan di Sidang Paripurna DPR/MPR, Jumat (14/8/2020).
Dalam pidato pembukaannya Presiden Joko Widodo menyampaikan remestinya, seluruh kursi di Ruang Sidang ini terisi penuh, tanpa ada satu kursi pun yang kosong.
Semestinya, sejak 2 minggu yang lalu, berbagai lomba dan kerumunan penuh kegembiraan, karnaval-karnaval perayaan peringatan hari kemerdekaan diadakan, menyelimuti suasana bulan kemerdekaan ke-75 RI. Namun, semua yang sudah kita rencanakan tersebut harus berubah total."
"Semua ini tidak boleh mengurangi rasa syukur kita dalam memperingati 75 Tahun Indonesia Merdeka," paparnya.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo membuka sidang tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI yang diselenggarakan pada 14 Agustus 2020.
Dalam pidatonya, dia menyampaikan sejumlah penyesuaian yang dilakukan MPR RI terkait dengan perubahan yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan.
"Sejumlah metode disesuaikan dengan segmentasi masyarakat milenial dan pandemi Covid-19. Salah satunya adalah penyikapan kondisi masyarakat melalui program MPR Peduli Lawan Covid-19," ujar Bambang, Jumat (14/8/2020).
Bambang mengatakan MPR RI juga melakukan pengkajian ketatanegaraan UUD 1945 dengan membentuk Badan Pengkajian yang beranggotakan 45 orang yang terdiri atas anggota fraksi dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Selain itu, MPR juga membentuk Komisi Kajian Ketatanegaraan yang beranggotakan 45 orang yang terdiri atas pakar dan praktisi konstitusi.
Buka Sidang Tahunan MPR RI, Bamsoet Sampaikan Sejumlah Penyesuaian
Protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19 dijalankan dalam pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2020 di Gedung MPR/DPR/DPD RI di Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020).
Semua orang yang hadir mengenakan masker dan menjaga jarak dengan yang lain. Jumlah orang yang hadir di ruang sidang juga dibatasi.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengusulkan pembentukan majelis syuro dunia untuk meningkatkan kerja sama memerangi radikalisme dan ekstrimisme di dunia.
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan bahwa gagasan tersebut telah disampaikan kepada seluruh negara Islam di dunia. Dia menyebut sejumlah negara menyatakan komitmen mendukung pembentukan tersebut.
“Gagasan ini disambut Arab Saudi dan Maroko akan berperan aktif dalam pembentukan dan mengajak negara lainnya termasuk Eropa dan Afrika untuk bergabung,” katanya, Jumat (14/8/2020).
MPR Usul Pembentukan Majelis Syuro Dunia, Didukung Maroko dan Arab Saudi
Dari 170 undangan Sidang Paripurna MPR/DPR 2020, Jumat (14/8/2020), hanya 161 anggota DPR yang hadir secara fisik.
Adapun, sisanya sebanyak 274 anggota hadir secara virtual. Menurut data DPR, undangan untuk kehadiran langsung hanya 310 tamu dengan rincian 170 pemimpin, anggota dan perangkat DPR.
Sementara itu, tamu dari DPD sebanyak 48 orang, termasuk pimpinan dan perwakilan daerah, 20 pimpinan MPR dan sisanya adalah tamu undangan dari menteri dan pejabat lembaga lainnya.
Pada Sidang Tahunan MPR RI tahun ini Presiden mengenakan pakaian adat dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Kabupaten Sabu Raijua.
Berdasarkan Informasi yang dirilis Kantor Staf Presiden, filosofi di balik baju Presiden ialah Pulau Rote/Sabu adalah pulau terdepan di bagian ujung selatan Indonesia.
Selain itu, Presiden juga ingin menunjukkan bahwa Indonesia kaya dengan seni kriya, salah satunya tenun yang merupakan bagian dari kekayaan budaya nusantara.
Dengan mengenakan pakaian tradisional, Presiden juga ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mencintai Indonesia, mencintai produk-produk Indonesia yang juga banyak diproduksi oleh masyarakat lokal/UMKM.
Ini Filosofi Pakaian Adat NTT yang Dikenakan Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyapa anggota DPR saat mengahadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Jakarta, Jumat (14/8/2020). Biro Pers Sekretariat Presiden - Muchlis Jr
Rapat paripurna tahunan DPR/MPR pada tahun ini yang digelar di tengah pandemi hanya akan dihadiri oleh 310 tamu undangan, termasuk Presiden Joko Widodo dan para petinggi DPR/MPR.
Menurut data DPR, undangan untuk kehadiran langsung hanya 310 tamu dengan rincian 170 pemimpin, anggota dan perangkat DPR. Sementara itu, tamu dari DPD sebanyak 48 orang, termasuk pimpinan dan perwakilan daerah, 20 pimpinan MPR dan sisanya adalah tamu undangan dari menteri dan pejabat lembaga lainnya.
Presiden Joko Widodo telah tiba di Gedung Parlemen untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD yang diselenggarakan pada hari ini Jumat (14/8/2020).
Presiden tiba di Gedung Parlemen sekitar pukul 08.23 WIB dan terlihat menggunakan baju adat dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Presiden mengenakan kain tenun khas Sabu Raijua dari NTT yang merupakan salah satu kain yang paling banyak diminati.
Adapun, jenis yang paling terkenal adalah si hawu atau sarung, higi huri atau selimut dan nalenda alias selendang.
Sementara itu, Jaleswari Pramodhawarhani Deputi V KSP menyatakan bahwa hari ini Presiden mengenakan pakaian daerah dari Provinsi NTT karena Presiden memang sangat memberi perhatian perhatian terhadap keberagaman.
“Presiden selalu concern tentang keberagaman dan kebhinekaan,” ujarnya seperti dikutip dari tayangan wawancara di Metro TV, Jumat (14/8/2020).
Hari ini, Jumat (14/8/2020), Presiden Joko Widodo akan melakukan pidato penyampaian laporan kinerja lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-71 pada pukul 09.48 WIB di Ruang Sidang Paripurna Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta.
Selanjutnya, Presiden akan memberikan pidato pengantar atau keterangan pemerintah atas RUU APBN 2021 tahun anggaran 2021 berserta nota keuangan pada siang harinya, pukul 14.20 WIB, di tempat yang sama.
Adapun, agenda yang ditunggu pasar dan banyak pihak adalah penetapan asumsi dasar ekonomi makro dalam RUU APBN 2021, dimana asumsi akan mencakup sasaran pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, lifting minyak hingga target pengangguran.
Asumsi dasar ekonomi makro ini telah disepakati pada rapat Badan Anggaran pada Juni 2020. Berikut ini adalah asumsi dasar ekonomi makro rinciannya:
- Pertumbuhan ekonomi: 4,5% - 5,5%
- Inflasi: 2% - 4%
- Tingkat bunga SBN 10 tahun: 6,29% - 8,29%
- Nilai Tukar Rupiah: Rp13.700 - Rp14.900 per dolar AS
- Harga minyak mentah Indonesia: US$42-US$45 per barel
- Lifting minyak: 690.000 - 710.000 per hari
- Lifting gas: 990.000 - 1.010.000 barel setara minyak per hari.
Sementara itu, indikator pembangunan 2021 yang tertuang di dalam RKP 2021:
- Tingkat Pengangguran Terbuka: 7,7% - 9,1%
- Tingkat Kemiskinan: 9,2% - 9,7%
- Indeks Rasio Gini 0,377 - 0,379
- Indeks Pembangunan Manusia 72,78 - 72,95
- Nilai tukar petani 102 - 104
- Nilai tukar nelayan 102 - 104
