Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pemerintah Siapkan Kawasan Industri, Regulasi Tumpang Tindih Harus Disudahi

Presiden Jokowi menilai ekosistem nasional yang kondusif bagi perluasan kesempatan kerja yang berkualitas harus dibangun, dengan penataan regulasi harus dilakukan. Regulasi yang tumpang tindih, yang merumitkan, yang menjebak semua pihak dalam risiko harus disudahi.
Arif Gunawan
Arif Gunawan - Bisnis.com 14 Agustus 2020  |  11:40 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan RI pada sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020)./Antara - Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan RI pada sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020)./Antara - Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah tengah menyiapkan pembangunan super koridor ekonomi pantai utara Jawa. 

Kawasan Industri Batang serta Subang-Majalengka sedang dikembangkan dalam waktu singkat, dirancang untuk mampu mengundang investasi berkualitas, yang bersinergi dengan UMKM, yang memberikan nilai tambah signifikan untuk perekonomian nasional, serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

"Kawasan industri serupa juga akan dibangun di berbagai daerah di seluruh Indonesia, yang selalu bersinergi dengan kewirausahaan masyarakat dan UMKM, untuk menyediakan kesempatan kerja bagi generasi muda yang belum bekerja, dan meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri," ujar Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR dan DPR Jumat (14/8/2020).

Untuk merealisasikan hal itu, Jokowi menilai ekosistem nasional yang kondusif bagi perluasan kesempatan kerja yang berkualitas harus dibangun, dengan penataan regulasi harus dilakukan. Regulasi yang tumpang tindih, yang merumitkan, yang menjebak semua pihak dalam risiko harus disudahi.

Semua ini didedikasikan untuk perekonomian nasional yang adil, untuk kepentingan yang sudah bekerja, untuk kepentingan yang sedang mencari kerja, untuk mengentaskan kemiskinan, dengan menyediakan kesempatan kerja yang berkualitas seluas-luasnya. "Kita ingin semua harus bekerja. Kita ingin semua sejahtera."

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sidang Tahunan MPR Nota Keuangan 2021 RAPBN 2021
Editor : M. Syahran W. Lubis
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top