Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah sepakat menetapkan target pendapatan nasional bruto atau gross national income (GNI) sebesar US$5.520 per kapita dalam rancangan APBN 2026.
GNI per kapita sendiri menunjukkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk di suatu negara dalam setahun. Dalam menghitung GNI per kapita, World Bank alias Bank Dunia memakai standar perhitungan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP).
PPP merupakan pengukuran perbandingan biaya yang dibutuhkan untuk membeli suatu barang/jasa antarnegara. Misalnya, US$1 di New York tentu memiliki daya beli yang berbeda dengan US$1 di Jakarta.
PPP memungkinkan perhitungan keterbandingan tingkat kemiskinan antarnegara yang memiliki tingkat biaya hidup yang berbeda-beda. Untuk Indonesia, Bank Dunia mencatat US$1 PPP 2021 setara Rp6.071.
Artinya, GNI US$5.520 per kapita dalam RAPBN 2026 menunjukkan bahwa target rata-rata pendapatan yang diterima setiap penduduk Indonesia mencapai Rp33,5 juta per tahun atau sekitar Rp2,79 juta per bulan.
Sebagai perbandingan, Bank Dunia mencatat GNI Indonesia sebesar US$4.910 per kapita pada 2024. Dengan demikian, rata-rata pendapatan yang diterima setiap penduduk Indonesia mencapai Rp29,8 juta per tahun atau Rp2,48 juta per bulan pada 2024.
Baca Juga
Artinya, target GNI per kapita Indonesia pada 2026 (Rp2,79 juta per bulan) naik sekitar 12,5% dibandingkan pada 2024 (Rp2,48 juta per bulan).
Dalam rapat panitia kerja (panja) RAPBN 2026 antara Banggar DPR dengan jajaran eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu), target GNI per kapita menjadi salah satu indikator pembangunan yang jadi sorotan.
"Kita ingin pertumbuhan ekonomi berkualitas, makanya kita masukkan target pemerintah soal GNI per kapita, kita masukin itu sebagai salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. [Angkanya] US$5.520 per kapita," ujar anggota Banggar DPR Dolfir OFP usai rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Lebih lanjut, Dolfie menyatakan rapat panja tidak ada mengubah asumsi-asumsi dasar makro RAPBN 2026 seperti yang sudah disetujui antara Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Mahendra Siregar pada Jumat (22/8/2025) lalu.
"Asumsi makro enggak ada [berubah], sama semua," jelas legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu.
Sementara itu, Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Rofyanto Kurniawan menyatakan penyusunan APBN 2026 akan tetap mengikuti kesepakatan asumsi-asumsi dasar yang telah disetujui di Komisi XI DPR, termasuk perihal target GNI per kapita.
Menurutnya, jikalau pun ada pergeseran dan penambahan anggaran maka akan tetap mengikuti asumsi-asumsi dasar yang telah disepakati pada akhir pekan lalu itu. "Semestinya kita pakai indikator apa yang sudah dibahas dengan Komisi XI," ucap Rofyanto usai rapat.
Kesepakatan Asumsi Dasar Makro RAPBN 2026:
1. Pertumbuhan ekonomi : 5,4% (yoy)
2. Inflasi : 2,5% (yoy)
3. Imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun : 6,9%
4. Nilai tukar Rupiah : Rp16.500 per dolar Amerika Serikat (AS)
5. Harga minyak mentah atau ICP : US$70 per barel
6. Lifting minyak : 610 (ribu barel per hari/rbph)
7. Lifting gas bumi : 984 (ribu barel setara minyak bumi per hari/rbsmph)
Target Pembangunan RAPBN 2026:
1. Tingkat pengangguran terbuka : 4,44%-4,96%
2. Rasio gini : 0,377 - 0,380
3. Tingkat kemiskinan ekstrem : 0 - 0,05%
4. Tingkat kemiskinan : 6,5 - 7,5%
5. Indeks Modal Manusia : 0,57
6. Indeks Kesejahteraan Petani : 0,7731
7. Proporsi penciptaan lapangan kerja formal : 37,95%
8. GNI per capita : US$5.520
