Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mendorong pemerintah untuk mempercepat proses diversifikasi pasar ekspor, menyusul keputusan Presiden AS Donald Trump yang tetap mengenakan tarif impor sebesar 32% terhadap produk Indonesia per 1 Agustus 2025.
Sebelum tarif berlaku, Said mengakui pentingnya pemerintah melakukan negosiasi ulang. Dia menekankan, pemerintah perlu membawa tawaran konkret dalam perundingan, seperti rencana investasi manufaktur di AS, serta strategi menurunkan defisit perdagangan Negeri Paman Sam terhadap Indonesia yang mencapai US$17,9 miliar menurut USTR.
Hanya saja, selain negosiasi, Said mendorong pemerintah segera menyiapkan opsi diversifikasi pasar ekspor untuk mengantisipasi lonjakan tarif. Menurutnya, sejumlah negara potensial antara lain anggota BRICS, kawasan Eropa, Amerika Latin, dan Afrika.
“Pemerintah harus sesegera mungkin mengupayakan pasar pengganti terhadap beberapa barang ekspor ke AS yang tidak layak dari sisi harga paska pengenaan tarif,” kata Said dalam keterangannya, dikutip Kamis (10/7/2025).
Produk ekspor Indonesia yang selama ini diminati di pasar AS antara lain tekstil, alas kaki, peralatan listrik, produk karet, ikan, udang, kakao, hingga mesin.
Sejalan dengan itu, legislator dari Fraksi Partai PDIP itu juga menekankan pentingnya upaya multilateral. Menurutnya, banyak negara yang juga menjadi sasaran tarif Trump termasuk sekutu AS di Eropa Barat.
Baca Juga
“Pemerintah bisa menggalang negara negara tersebut untuk memperkuat kedudukan WTO sebagai kelembagaan yang sah dan adil untuk masalah perdagangan internasional,” jelasnya.
Said mendorong pemerintah aktif mendorong kesepakatan dagang baru secara kolektif di berbagai forum internasional untuk menjamin akses pasar global tetap terbuka.
Tak hanya itu, dia juga menilai pemerintah perlu memperkuat ketahanan ekonomi domestik, terutama di sektor pangan, energi, dan moneter, mengingat ketiga sektor tersebut sangat terpengaruh oleh gejolak eksternal.
Terakhir, Said mengingatkan pentingnya Indonesia memelopori penyelesaian isu-isu global melalui jalur multilateral, baik di bidang perdagangan, moneter, maupun keamanan.
"Pemerintah perlu mempercepat program ketahanan pangan dan energi, serta menempuh berbagai pembayaran internasional dengan tidak hanya bertumpu pada dolar AS," tutupnya.
Langkah Pemerintah
Pemerintah mengakui tidak bisa terlalu berharap banyak terhadap hasil negosiasi tarif impor dengan AS di tengah kebijakan proteksionis yang tengah digencarkan Presiden Donald Trump.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan meski proposal dagang yang diajukan Indonesia selama proses negosiasi dianggap baik oleh AS, pemerintah menyadari hasil akhir negosiasi tidak sepenuhnya bisa dikendalikan.
“Kita juga tentu tidak bisa berharap sepenuhnya untuk keberhasilan seperti apa yang kita mau, karena ini AS ini kan sekarang bukan dengan Indonesia saja tapi dengan juga berbagai negara,” jelas Haryo dalam keterangan pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).
Dia mencontohkan Trump yang secara tidak terduga mengumumkan tarif baru sebesar 32% ke Indonesia pada 7 Juli 2025 waktu AS. Haryo mengungkapkan bahwa pengumuman tarif tersebut sebenarnya di luar dugaan pemerintah, mengingat tenggat waktu perundingan baru akan jatuh pada 9 Juli 2025.
"Jadi tentu kita juga surprise [terkejut] ya dengan keputusan ini, karena keluar lebih cepat sebelum tanggal 9. Tapi kami melihat pemerintah AS saat ini tampaknya mempertimbangkan secara global, bukan lagi per negara," ujarnya.
Oleh sebab itu, pemerintah tidak hanya akan fokus ke AS. Saat ini, Haryo mengungkapkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus mempercepat diversifikasi pasar ekspor, termasuk mempercepat penyelesaian perjanjian dagang bilateral seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan perjanjian dagang lainnya. “Karena untuk membuka pangsa pasar yang baru,” ungkapnya.
Di samping itu, dia menjelaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sedang dalam perjalanan ke AS untuk lakukan negosiasi dagang lanjutan dengan pemerintah AS. Airlangga dijadwalkan akan bertemu dengan perwakilan USTR (Kantor Perwakilan Dagang AS), Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent dalam tiga hari ke depan.
