Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR DPR, Jokowi Tak Singgung RUU Ciptaker?

Alih-alih menyebut RUU Cipta Kerja, Jokowi hanya menyebutkan agenda legislasi yang lainnya a.l. pembahasan RUU Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta RUU Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
Hadijah Alaydrus
Hadijah Alaydrus - Bisnis.com 14 Agustus 2020  |  11:09 WIB
Presiden Joko Widodo bersiap menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan RI pada sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). ANTARA FOTO - Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo bersiap menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan RI pada sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). ANTARA FOTO - Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA- Dalam pidato kenegaraan di Sidang Paripurna MPR/DPR, Presiden Joko Widodo sama sekali tidak menyinggung RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Alih-alih menyebut RUU Cipta Kerja yang banyak menuai kontroversi, Jokowi hanya menyebutkan agenda legislasi yang lainnya a.l. pembahasan RUU
Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta RUU Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Selain itu, dia juga mengapresiasi respons DPR yang dengan cepat membahas dan mengesahkan Perppu No. 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang.

"Dengan sangat responsif, DPR langsung membahas, kemudian menyetujui dan mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang
untuk memberikan payung hukum dalam mengatasi krisis kesehatan dan perekonomian," kata Jokowi.

Selain itu, dia juga mengapresiasi pengesahan Perppu No. 2 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang untuk melandasi penundaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah.

DPR mengungkapkan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja terus berlanjut meski dewan saat ini tengah memasuki masa reses.

Kabar terbaru, DPR telah membentuk tim kerja bersama untuk membahas klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Omnibus Law Cipta kerja antara Baleg, Panja lintas Frakasi dengan berbagai elemen serikat pekerja (KSPI, KSPSI Andi Gani, KSPSI Yoris, KSBSI dan GEKANAS).

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa serikat pekerja telah memberikan masukan yang cukup signifikan.

"Ada 75 persen dari seluruh pekerja di Indonesia, kami telah sepakat membahas bersama terkait kluster ketenagakerjaan," kata Sufmi di DPR, Selasa (11/8/2020).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi cipta kerja
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top