Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Cetak Biru Logistik Nasional Belum Optimal, Ini Alasannya

Ekonom menilai realisasi cetak biru sistem logistik nasional hingga saat ini belum optimal.
Anitana Widya Puspa
Anitana Widya Puspa - Bisnis.com 28 Juli 2022  |  14:39 WIB
Cetak Biru Logistik Nasional Belum Optimal, Ini Alasannya
Aktivitas bongkar muat peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (22/6/2022). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Realisasi rencana dan target yang telah ditetapkan pada cetak biru sistem logistik dinilai belum optimal yang disebabkan oleh sejumlah persoalan.

Ekonom Samudera Indonesia Research Initiatives As’ad Mahdi menjelaskan pengembangan cetak sistem logistik tersebut tidaklah optimal karena payung hukum yang digunakan yakni Peraturan Presiden atau Perpres berada di hierarki peraturan yang relatif lemah atau rendah.

Selain itu, rencana aksi yang dirumuskan tidak memiliki indikator pendukung seperti kajian mengenai analisa biaya dan manfaat. Dengan hasil evaluasi tersebut, As'ad meminta agar implementasi cetak biru pengembangan sistem logistik nasional perlu mendapatkan perhatian khusus.

Pemerintah, sebutnya, perlu mendorong sinergi antara rencana aksi yang dilakukan pada tahap I agar selaras dengan program dan kegiatan yang tercantum pada Instruksi Presiden (Inpres) No.5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.

"Inpres yang menjadi bentuk implementasi lebih lanjut dari Sislognas ini belum dapat mengakomodir keseluruhan aspek yang tercantum pada Perpres No.26/2012," ujarnya, Kamis (28/7/2022).

Pada konteks cetak biru pengembangan sistem logistik nasional, bentuk peraturan yang digunakan adalah Peraturan Presiden dan implementasinya membutuhkan waktu sekitar 15 tahun (2011-2025).

Sementara itu, Indonesia menganut rezim penggantian kepemimpinan setiap 5 tahun sekali. Penggunaan Perpres sebagai landasan peraturan pengembangan sistem logistik nasional pun menjadi kurang tepat.

Pengaturan terkait dengan pengembangan logistik nasional memerlukan tingkatan hukum yang lebih tinggi sehingga dapat menjamin keberlangsungan implementasinya dalam jangka panjang.

Selain soal jenis aturan yang kurang tepat, As'ad juga menyebut bahwa rencana aksi dalam aspek kepelabuhanan menjadi salah satu kelemahan yang ada pada cetak biru pengembangan sistem logistik nasional.Misalnya saja rencana aksi untuk pengembangan pelabuhan hub internasional di Kawasan Timur (Bitung, Sulawesi Utara) dan Barat (Kuala Tanjung, Sumatera Utara).

Pembangunan pelabuhan hub internasional di kedua wilayah ini belum didukung dengan kondisi perdagangan internasional dan domestik yang optimal.

Halaman:
  1. 1
  2. 2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

logistik biaya logistik samudera indonesia
Editor : Rio Sandy Pradana
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top