Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tengah membahas rencana penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja atau dirumahkan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan pembahasan terkait dengan hal tersebut bersama Kementerian lainnya.
“Kita sedang membuat desain untuk memberikan bantuan susbidi upah bagi para pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja atau dirumahkan. Ini kita sedang membahas dengan Kemenko Perekonomian, dan Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka untuk membantu segmen kelompok pekerja yang dirumahkan, atau jam kerjanya menurun,” jelas Sri Mulyani pada konferensi pers APBN KiTa, Rabu (21/7/2021).
Sri Mulyani mengatakan nantinya bantuan ini diharapkan dapat membantu para kelas pekerja yang ikut terdampak akibat pembatasan kegiatan untuk menekan laju penyebaran Covid-19.
Meski begitu, Sri Mulyani belum mengungkap berapa besaran dana yang akan dikucurkan untuk BSU tersebut. Dia mengatakan pembahasan masih perlu dirampungkan dalam beberapa waktu ke depan.
“Untuk bantuan subsidi upah, kita masih akan memfinalkan dalam beberapa hari ke depan,” kata Sri Mulyani.
Baca Juga
Di sisi lain, pemerintah telah menambah anggaran untuk program Kartu Prakerja sebesar Rp10 triliun, sehingga total anggaran program tersebut kini menjadi Rp30 triliun.
Adapun, anggaran awal Kartu Prakerja sebesar Rp20 triliun ditujukan untuk 5,6 juta peserta penerima program, sementara tambahan Rp10 triliun adalah untuk 2,8 juta peserta.
Berbeda dengan BSU yang kini sedang dibahas, tambahan anggaran Kartu Prakerja diberikan khusus untuk para pekerja yang terdampak pembatasan sehingga mengalami PHK dan penurunan pendapatan.
“Kartu Prakerja ini akan difokuskan untuk pekerja yang mengalami PHK,” kata Sri Mulyani.
