Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat melihat hadirnya Koperasi Desa Merah Putih akan dapat memperkuat peran Badan Usaha Milik Nagari/Desa (BUMNag/BUMDes) untuk menumbuhkan ekonomi di pedesaan.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sumbar Andri Pramuharda mengatakan sejauh ini keberadaan BUMNag di pedesaan telah memberikan dampak yang baik bagi perekonomian di desa, namun tidak dapat dipungkiri juga ada BUMNag yang dikelola tidak sejalan dengan potensi desanya.
“Kami di Pemprov tidak bisa mengintervensi BUMNag itu, karena nagari atau desa lah yang punya badan usahanya melalui musyawarah desa,” kata Andri, Rabu (20/8/2025).
Dia menyebut tidak sedikit juga PMD Sumbar menemukan BUMNag yang berjalan sukses dan memberikan dampak ekonomi yang nyata di pedesaan.
Seperti yang ada di salah satu desa di Kabupaten Dharmasraya, dari potensi hamparan perkebunan kelapa sawit, muncul sebuah objek wisata di kawasan embung yang dikelola oleh BUMNag, dan hal itu telah membuat rantai perekonomian.
“Kenapa itu bisa terjadi? Karena masyarakatnya telah memiliki pemetaan potensi desa yang bisa diolah untuk mendatangkan uang,” ujarnya.
Baca Juga
Andri menyampaikan persoalan yang terlihat sejauh ini, ada BUMNag yang didirikan hasil musyawarah desa tidak sejalan dengan potensi desanya.
Akibat yang terjadi terlihat di kemudian hari, dari keberadaan BUMNag yang sejatinya diharapkan untuk membuat geliat ekonomi di pedesaan berkembang, malah membuat BUMNag tidak mampu tumbuh, dan bahkan ada yang tidak aktif BUMNag-nya.
Oleh karena itu, dengan hadirnya Kopdes Merah Putih yang juga sama-sama didirikan di masing-masing desa, dapat bersinergi dengan BUMNag, sehingga bisa lebih cepat dan kuat untuk mengangkat perekonomian di pedesaan.
“Kalau BUMNag kan punya pemerintah desanya, jadi asetnya di desa itu. Sementara Kopdes Merah Putih lahir dari masyarakat yang dilandasi dari program pemerintah pusat, dan kedua lembaga ini bisa berkolaborasi,” jelasnya.
Dikatakannya untuk di Kopdes Merah Putih ini, kewenangan dari PMD hanya sampai pada musyawarah desa yang membahas mau menggarap potensi ekonomi apa saja pada kopdes. Selanjutnya bila sudah ada kopdes dan urusan berbadan hukum, berada pada wewenangnya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumbar.
“Makanya kami dari PMD tidak bisa ikut berperan terlalu jauh. Padahal jika kopdes yang dibentuk tidak sejalan dengan potensi ekonomi desa itu, yang menjadi angunan untuk kopdes adalah aset desa, salah satu aset desa adalah BUMNag,” sebutnya.
Andri menjelaskan meski konsep atau skema menjalankan kopdes belum sepenuhnya difinalkan sejauh ini, namun dari informasi saat ini, pembiayaan kopdes akan bekerjasama dengan Himbara (himpunan bank negara), yang artinya ada sumber dana dari perbankan, dan sistem perbankan untuk mencairkan dana harus ada angunannya.
“Nah angunannya itu adalah aset nagari/desa. Jadi bila sewaktu-waktu kopdes tidak bisa mengembalikan pinjaman dari perbankan, karena ada kesepakatan bungan dan lainnya itu, maka akan ada penarikan aset dari desa,” ungkapnya.
.jpg?w=348&h=261)
