Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ombudsman Minta Petugas Pengawasan Prokes di Transportasi Umum Ditambah, Kenapa?

Ada petugas pengukur suhu tubuh yang terkadang juga melayani penumpang lain yang bermasalah pada saat akan men-tab kartu di mesin loket, sehingga menimbulkan antrean untuk mengukur suhu.
Ilustrasi pemeriksaan suhu tubuh sebagai langkah awal untuk mendeteksi serangan virus Covid-19./Bloomberg
Ilustrasi pemeriksaan suhu tubuh sebagai langkah awal untuk mendeteksi serangan virus Covid-19./Bloomberg

Bisnis.com, JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia meminta operator transportasi menambah petugas yang bekerja mengawasi penerapan protokol kesehatan (prokes) oleh para pengguna jasa transportasi umum demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Anggota Ombudsman RI bidang Transportasi Alvin Lie menilai jumlah petugas pengawasan prokes sangat terbatas sehingga fungsi pengawasan menjadi kurang optimal.

"Pada beberapa terminal/halte TransJakarta [TJ] petugas hanya 2 orang dengan kegiatan yang cukup sibuk," ungkapnya dalam diskusi daring pada Kamis (18/2/2021).

Fakta tersebut ditemukan Alvin saat melakukan monitoring penerapan prokes di sarana transportasi perkotaan di Jabodetabek bersama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada 16–18 Februari 2021.

Berdasarkan survei, Alvin menemukan ada petugas pengukur suhu tubuh yang terkadang juga melayani penumpang lain yang bermasalah pada saat akan men-tab kartu di mesin loket, sehingga menimbulkan antrean untuk mengukur suhu.

"Bahkan pada beberapa halte TJ hanya ada satu petugas untuk mengukur suhu tubuh," ungkapnya.

Bukan saja kekurangan petugas di terminal/halte, Alvin juga menilai kurangnya petugas yang melakukan pengawasan penumpang saat sudah di berada di dalam bus. "Tidak ada petugas pengawasan di dalam bus TJ. Sopir bus hanya melaksanakan tugas sendiri."

Selain itu, lanjutnya, tidak semua terminal diawasi oleh tim pengawasan prokes dari unsur TNI/Polri pun Dinas Perhubungan (Dishub) terkait. Sekalipun ada, menurut dia, fungsinya kurang optimal. "Sebagai contoh di Stasiun MRT, petugas dari TNI justru tidak berada di tempat pada saat jam sibuk."

Melihat fenomena ini, Alvin menyarankan adanya penambahan petugas sehingga penerapan prokes yang terus digencarkan pemerintah dapat berjalan optimal. Jika tidak, akan semakin banyak penumpang yang tidak mematuhi prokes seperti memakai lengan pendek, masker tidak memenuhi standar, berbicara dalam kendaraan umum, dan mengabaikan perintah jaga jarak.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rahmi Yati
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper