Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ombudsman Minta Petugas Pengawasan Prokes di Transportasi Umum Ditambah, Kenapa?

Ada petugas pengukur suhu tubuh yang terkadang juga melayani penumpang lain yang bermasalah pada saat akan men-tab kartu di mesin loket, sehingga menimbulkan antrean untuk mengukur suhu.
Rahmi Yati
Rahmi Yati - Bisnis.com 18 Februari 2021  |  19:32 WIB
Ilustrasi pemeriksaan suhu tubuh sebagai langkah awal untuk mendeteksi serangan virus Covid-19. - Bloomberg
Ilustrasi pemeriksaan suhu tubuh sebagai langkah awal untuk mendeteksi serangan virus Covid-19. - Bloomberg

Bisnis.com, JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia meminta operator transportasi menambah petugas yang bekerja mengawasi penerapan protokol kesehatan (prokes) oleh para pengguna jasa transportasi umum demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Anggota Ombudsman RI bidang Transportasi Alvin Lie menilai jumlah petugas pengawasan prokes sangat terbatas sehingga fungsi pengawasan menjadi kurang optimal.

"Pada beberapa terminal/halte TransJakarta [TJ] petugas hanya 2 orang dengan kegiatan yang cukup sibuk," ungkapnya dalam diskusi daring pada Kamis (18/2/2021).

Fakta tersebut ditemukan Alvin saat melakukan monitoring penerapan prokes di sarana transportasi perkotaan di Jabodetabek bersama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada 16–18 Februari 2021.

Berdasarkan survei, Alvin menemukan ada petugas pengukur suhu tubuh yang terkadang juga melayani penumpang lain yang bermasalah pada saat akan men-tab kartu di mesin loket, sehingga menimbulkan antrean untuk mengukur suhu.

"Bahkan pada beberapa halte TJ hanya ada satu petugas untuk mengukur suhu tubuh," ungkapnya.

Bukan saja kekurangan petugas di terminal/halte, Alvin juga menilai kurangnya petugas yang melakukan pengawasan penumpang saat sudah di berada di dalam bus. "Tidak ada petugas pengawasan di dalam bus TJ. Sopir bus hanya melaksanakan tugas sendiri."

Selain itu, lanjutnya, tidak semua terminal diawasi oleh tim pengawasan prokes dari unsur TNI/Polri pun Dinas Perhubungan (Dishub) terkait. Sekalipun ada, menurut dia, fungsinya kurang optimal. "Sebagai contoh di Stasiun MRT, petugas dari TNI justru tidak berada di tempat pada saat jam sibuk."

Melihat fenomena ini, Alvin menyarankan adanya penambahan petugas sehingga penerapan prokes yang terus digencarkan pemerintah dapat berjalan optimal. Jika tidak, akan semakin banyak penumpang yang tidak mematuhi prokes seperti memakai lengan pendek, masker tidak memenuhi standar, berbicara dalam kendaraan umum, dan mengabaikan perintah jaga jarak.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

transjakarta bpjt ombudsman angkutan massal Protokol Pencegahan Covid-19
Editor : M. Syahran W. Lubis
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top