Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal menilai solusi biaya transportasi mahal tidak melulu menurunkan tarif, melainkan melalui peningkatan pendapatan masyarakat.
Risal menyampaikan bahwa besaran biaya transportasi yang menjadi tantangan ini bukan hanya tugas instansinya saja, tetapi juga tugas bersama untuk membuat biaya tersebut menjadi murah dengan mengerek pendapatan naik lebih tinggi.
“Ada banyak cara bagaimana menganggap biaya itu murah, bukan menurunkan tarif saja, bagaimana meningkatkan pendapatan yang kita pikirkan,” ujarnya dalam diskusi Kompas.id: Mada Depan Mobilitas Kota, Jumat (8/8/2025).
Misalnya, dari data yang muncul dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa biaya transportasi di Bekasi sejumlah Rp1.918.142 per bulan atau 14,02% dari total pendapatan. Artinya, pendapatan warga Bekasi sekitar Rp13,68 juta per bulannya.
Risal menyampaikan semisal pendapatan tersebut mampu naik Rp4 juta per orang per bulannya, besaran biaya Rp1.918.142 per bulan tidak jadi masalah.
“Itu tugas kami juga bagaimana mempermudah masyarakat bergerak melalui transportasi umum hingga mereka bisa melakukan sesuatu hingga mendapatkan pendapatan [lebih tinggi],” lanjutnya.
Baca Juga
Dalam rangka meningkatkan pendapatan, Risal menyampaikan pihaknya telah menyediakan fasilitas virtual office maupun showcase di ruang transportasi umum yang tersedia di setiap daerah. Masyarakat dapat mempromosikan barang yang dijual dan pembelian dilakukan secara daring atau online.
Tugas Risal bukan hanya sekadar memikirkan biaya transportasi. Dirinya juga harus mengintegrasikan seluruh transportasi yang ada.
Pasalnya, Kemenhub mencatat saat ini terdapat 140,9 juta sepeda motor yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian terdapat 20,5 juta mobil, 6,5 juta truk dan bus, serta 117.000 kendaraan khusus, seperti traktor.
Belum lagi, integrasi antarmoda juga dilakukan bukan hanya di darat. Melainkan juga untuk 114 bandara, 78 lapangan terbang, 110 pelabuhan, 300 pelabuhan penyeberangan, 909 stasiun, serta 450 terminal.
“Yang kami bisa integrasikan itu tidak hanya di simpul, tetapi di ruang. Simpul itu ada terminal, stasiun, pelabuhan, bandara. Ruang ada jalan, laut, udara, dan kereta api,” lanjutnya.
Adapun, Risal menyadari bahwa permasalahan first mile last mile memang menjadi alasan mahalnya biaya tersebut. Untuk itu, pihaknya berencana untuk membahas subsidi pada angkutan feeder atau pengumpan.
“Apakah karena kita lebih fokusnya subsidi kepada trunkline [transportasi utama], tidak ke feeder, itu kita bicarakan lebih lanjut. Apakah feeder waktunya untuk kita bicarakan, hingga biaya masyarakat bisa lebih murah. Nanti kita bicarakan,” tuturnya.
Mengacu data BPS, total biaya transportasi yang dikeluarkan masyarakat Indonesia menembus 12,46% dari total pendapatan. Padahal, World Bank atau Bank Dunia menetapkan bahwa idealnya porsi pengeluaran transportasi tidak boleh mencapai lebih dari 10% dari total pendapatan.
Wilayah Depok menjadi kota kedua dengan biaya transportasi paling mahal setelah Bekasi. Mencapai Rp1,8 juta per orang per bulan atau sekitar 16,32% dari total pendapatan. Ketiga, diduduki Surabaya dengan pengeluaran biaya transportasi sebesar Rp1,62 juta atau sekitar 13,61% dari total pendapatan.
