Bisnis.com, MAMUJU – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab tudingan yang menyebut bantuan sosial (Bansos) sebagai alat politik menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Airlangga menekankan bahwa setiap tahunnya, pemerintah juga memberikan bantuan sosial, bukan hanya pada saat menjelang Pilpres yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang.
“Memang tiap tahun ada Pemilu? Tiap bulan ada Pemilu?” tegasnya kepada wartawan usai membagikan bantuan pangan beras di Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat (2/2/2024).
Dirinya menjelaskan pada dasarnya Bansos yang dibagikan pemerintah pada awal tahun ini merupakan kelanjutan dari program-program tahun sebelumnya. Tujuannya peningkatan kesejahteraan sosial.
Lebih jauh, Airlangga memaparkan sepanjang tahun terdapat banyak program Bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki komponen tambahan bagi ibu hamil hingga lansia, subsidi listrik, Kartu Sembako, hingga Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Untuk tahun ini, bantuan pangan sebanyak 10 kg beras setiap bulan akan diberikan hingga Juni 2024. Sementara Bansos Kerawanan Pangan (dulu BLT El Nino) sebesar Rp200.000 akan disalurkan mulai Februari 2024 untuk periode Januari-Maret.
Baca Juga
Sebagaimana diketahui, penyaluran bantuan pangan berupa beras pada 2023 juga telah berlangsung sebagai respon atas kenaikan harga pangan.
Komoditas beras masih terus menjadi penyumbang utama inflasi sejak 2022. Per januari 2024, komoditas beras tercatat masih mengalami inflasi, yaitu sebesar 0,64% (month-to-month/mtm) dengan andil sebesar 0,03%.
Sementara secara tahunan atau year-on-year (yoy), komoditas beras mengalami inflasi sebesar 15,65%. Secara terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menjawab isu tersebut yang disebut-sebut sebagai alat politik atau politisasi untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024.
"Itu semuanya, sekali lagi, 'kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR. Jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, pemerintahan kita enggak seperti itu," kata Jokowi usai menghadiri Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok dikutip dari Antara, Jumat (2/2/2024).
