Bisnis.com, JAKARTA — Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan akan memulai uji coba digitalisasi program bantuan sosial (bansos) dan perizinan berusaha di Banyuwangi.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan uji coba itu merupakan langkah awal implementasi Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai fondasi transformasi digital pemerintahan seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 83/2025 .
“Digitalisasi bansos ini bukan hanya soal transparansi, tapi juga akan memungkinkan pemerintah melakukan penghematan anggaran yang signifikan karena penyaluran bantuan menjadi jauh lebih tepat sasaran,” ujar Luhut usai rapat perdana Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah di Kantor DEN, Selasa (26/8/2025).
Dia menjelaskan uji coba pertama akan dilakukan di Banyuwangi dengan sistem yang mengintegrasikan berbagai basis data lintas lembaga, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI–Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat.
Teknologi ini memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri melalui aplikasi, sementara proses backend berjalan otomatis untuk memastikan akurasi data penerima dan menekan tingkat kesalahan penyaluran (inclusion dan exclusion error).
Adapun rapat perdana Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah itu dihadiri oleh jajaran pejabat lintas kementerian dan lembaga, termasuk Menteri PANRB, Menteri Sosial, Menteri Bappenas, Menteri Komunikasi dan Digital, Kepala BPS, Kepala BSSN, serta Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri BUMN, Wakil Menteri Sekretaris Negara, dan Bupati Banyuwangi.
Baca Juga
Menurut Luhut, kolaborasi ini untuk menanggalkan ego sektoral dan bekerja bersama mewujudkan transformasi digital yang berdampak nyata. Apalagi, sambungnya, pentingnya pengelolaan data yang aman dan berdaulat.
Komite direncanakan menggelar rapat rutin setiap bulan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana. Target besarnya adalah menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, dan berdaya saing global.
“Banyak mimpi yang kita gantungkan dari percepatan transformasi digital ini. Dengan teknologi terkini dan kerja sama lintas sektor, kita ingin menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan,” kata Luhut.
.jpg?w=300&h=221)
