Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membantah adanya kabar potensi pembengkakan biaya (cost overrun) pembangunan proyek LRT Bali.
Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati, menjelaskan, saat ini proses studi kelayakan (feasibility study) LRT Bali sedang dilaksanakan oleh konsorsium asal Korea Selatan. Sehingga, biaya pasti yang dibutuhkan untuk pembangunan proyek ini pun belum dikeluarkan.
"Nanti akan kita lihat, ini mulai [pembangunan] saja belum," kata Adita di Gedung Kemenhub, Jakarta pada Selasa (19/12/2023).
Adita melanjutkan, proyek pembangunan LRT Bali rencananya akan didanai melalui skema bantuan atau Official Development Assistance (ODA). Meski demikian, hingga saat ini pemerintah belum menetapkan negara mana yang akan menggarap proyek ini.
Sementara itu, studi kelayakan LRT Bali dilaksanakan oleh konsorsium yang terdiri atas Korea National Railways (KNR), Korea Railroad Corporation atau Korail, KRC Co. Ltd., Saman Co. Ltd. dan Dongmyeong Co. Ltd.
Dia mengatakan, konsorsium Korea Selatan tersebut belum tentu akan menjadi kontraktor proyek LRT Bali. Hal ini karena pemerintah harus mengadakan proses tender terlebih dahulu untuk menentukan pemenang yang akan menggarap proyek itu.
Baca Juga
"Bahwa nanti apakah akan dikelola oleh [konsorsium] Korea Selatan, tentu harus ada proses tender dulu yang sesuai dengan prinsip governance," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa, mengungkap kajian feasibility study atau studi kelayakan LRT Bali fase I yang sedang berjalan sudah memperlihatkan potensi pembengkakan biaya pembangunan LRT pertama di Pulau Dewata tersebut.
Suharso menjelaskan hasil sementara feasibility study mengungkap biaya pembangunan LRT Bali akan menelan biaya hingga Rp11 triliun, jauh lebih besar dari perkiraan awal pemerintah yang diproyeksikan hanya menghabiskan Rp8 triliun. Namun, Suharso mengungkap LRT Bali masih dalam proses FS dan angka tersebut masih bisa berubah.
“Kalau anggaran pasti saya tidak berani sampaikan karena masih dalam tahap feasibility study. Dari awal kan angkanya Rp8 triliun, sekarang sudah membengkak mendekati angka Rp11 triliun,” jelas Suharso.
Lebih jauh, Suharso mengungkap dalam tahap FS, proyek akan dikaji dari berbagai aspek penting seperti kawasan yang akan dilalui oleh jalur LRT, pembiayaan, hingga pola kerja sama antara pemerintah pusat, daerah dan pihak swasta.
