Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan perkembangan terbaru terkait tindak lanjut rencana pembangunan LRT Bali. Pemda Bali disebut akan menjadi pemegang saham mayoritas proyek ini.
Budi Karya mengatakan, dukungan transportasi massal perlu dilakukan untuk mengantisipasi masalah kemacetan di Bali. Hal ini mengingat posisi Bali sebagai salah satu pusat pariwisata internasional Indonesia.
"Pulau Bali ini merupakan showcase pariwisata internasional dan memang terjadi kemacetan yang kronis yang bisa menjadi bumerang jika ini tidak kita tangani," kata Budi Karya dalam keterangan resminya, Senin (18/12/2023)
Terkait penanggung jawab proyek, Budi Karya mengatakan, pemerintah daerah Bali akan menjadi pemegang saham mayoritas, yakni sebesar 51%, sedangkan pemerintah pusat sebagai minoritas dengan saham 49%.
Dia menuturkan, Pemda Bali sudah bersedia untuk mendanai proyek ini, baik dari sisi capital expenditure (capex) maupun operational expenditure (opex). Adapun, skema pendanaan dapat dilakukan dengan berbagai opsi, termasuk kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Budi Karya menuturkan, sebelumnya Korea Selatan telah menyatakan kesiapannya untuk membangun proyek LRT di Bali.
Baca Juga
Dia berharap setelah adanya koordinasi secara intensif bersama seluruh stakeholder, proyek pembangunan transportasi massal perkeretaapian di Bali ini bisa segera dimulai.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra menyampaikan, Bali sangat membutuhkan adanya transportasi massal modern. Dia mengatakan, pada jam-jam tertentu terjadi kemacetan luar biasa di Bali, terutama dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke wilayah Kuta sampai Canggu.
Adapun, Pemda Bali saat ini memprioritaskan pembangunan Fase 1 LRT, yaitu Bandara I Gusti Ngurah Rai ke Seminyak melalui Central Park. Dalam peninjauannya, Menhub bersama Pj Gubernur Bali melakukan peninjauan ke area Central Park.
“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Presiden dan Bapak Menteri untuk kemajuan pariwisata di Bali," tuturnya.
