Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi blak-blakan soal tindak lanjut rencana pembangunan Light Rail Transit atau LRT Bali.
Dia menyebut, pemerintah provinsi (Pemprov) dan pemerintah daerah (Pemda) Bali bakal menjadi pemegang saham mayoritas proyek LRT Bali sebesar 51%, sedangkan pemerintah pusat menjadi pemegang saham minoritas dengan besaran 49%.
Menurutnya, pemerintah Bali telah menyepakati besaran kepemilikan saham pada proyek LRT Bali tersebut.
"Jadi baik capital expenditure (capex) maupun operasional expenditure (opex), Pak Gubernur Bali dan Pak Bupati Badung sudah bersedia menjadi penyangga mendanai capex," kata Budi saat melakukan pertemuan dengan Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra dan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, dikutip dalam keterangan resmi, Minggu (17/12/2023).
Adapun, untuk skema pendanaan, Budi menuturkan, dapat dilakukan dengan berbagai operasi, termasuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Menurutnya, Korea Selatan sebelumnya telah menyatakan kesiapannya untuk membangun proyek LRT Bali itu.
Menhub berharap, proyek pembangunan LRT Bali bisa segera dimulai setelah koordinasi intensif seluruh stakeholder dilakukan. Pasalnya, Pulau Bali yang dianggap menjadi showcase pariwisata internasional seharusnya bisa bebas dari kemacetan lalu lintas.
Baca Juga
"Pulau Bali ini merupakan showcase pariwisata internasional dan memang terjadi kemacetan yang kronis yang bisa menjadi boomerang jika ini tidak kita tangani," ucap Budi.
Sementara itu, Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra mengakui bahwa Bali membutuhkan transportasi massal modern. Pasalnya, pada jam-jam tertentu kemacetan lalu lintas kerap terjadi di sana. Terutama dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke wilayah Kuta sampai Canggu.
Adapun, Pemprov Bali saat ini tengah memprioritaskan pembangunan fase 1 LRT yakni rute Bandara I Gusti Ngurah Rai ke Seminyak melalui Central Park.
Sebelumnya, berdasarkan catatan Bisnis.com, Jumat (17/11/2023) Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, menyebut groundbreaking kereta ringan atau light rail transit (LRT) Bali akan berlangsung pada Januari 2024. Groundbreaking ini menandai dimulainya pembangunan fisik LRT pertama di kawasan Bali dan Nusa Tenggara tersebut.
“LRT di Januari 2024 akan melaksanakan groundbreaking, ini akan mengatasi kemacetan dari kawasan Kuta, Seminyak hingga ke Canggu,” jelas Giri kepada media, Jumat (17/11/2023).
Giri juga menjelaskan nilai investasi LRT ini mencapai Rp25 triliun, yang bakal dikerjakan oleh sejumlah investor. Namun tidak dijelaskan secara detail siapa dan dari mana investor LRT tersebut.
LRT ini jika beroperasi diklaim akan mampu menurunkan kemacetan hingga 75% di kawasan Bandara, Kuta hingga Canggu, yang memang tingkat kemacetannya tinggi karena aktivitas pariwisata dan terbatasnya jalan raya.
Melansir pemberitaan dari news1.kr yang diakses pada Kamis (19/10/2023), konsorsium asal Korea Selatan dikabarkan telah berhasil memenangkan kontrak untuk studi kelayakan (feasibility study) untuk pembangunan LRT Bali.
Kontrak tersebut dimenangkan oleh konsorsium yang terdiri atas Korea Railroad Corporation atau Korail, KRC Co. Ltd., Saman Co. Ltd. dan Dongmyeong Co. Ltd. Penandatanganan kontrak studi ini disebut telah dilakukan pada Rabu (18/10/2023).
Studi kelayakan tersebut dilakukan untuk pembangunan fase pertama LRT Bali yang akan membentang sepanjang 5,3 kilometer dengan 4 stasiun pemberhentian.
Rencananya, LRT tersebut akan menghubungan Bandara Ngurah Rai ke daerah wisata Kuta. Studi tersebut akan dilakukan selama 10 bulan dimulai dari Oktober 2023 hingga Agustus 2024.
