Bisnis.com, JAKARTA- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap strategi pemerintah dalam mengentaskan backlog hunian seiring dengan kenaikan harga rumah subsidi.
Berdasarkan Susenas, backlog hunian mencapai 12,75 juta pada 2021. Angka tersebut belum mencakup keluarga baru setiap tahun yang membutuhkan rumah sebesar 740.000 kartu keluarga (KK).
Direktur Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan (DJPI) Kemen PUPR Herry Trisaputra Zuna, mengatakan kenaikan rumah akan berdampak pada berkurangnya penyaluran pasokan unit yang ditargetkan pemerintah.
"Kalau ditanya apakah kenaikan rumah bisa mengatasi backlog? Malah mengurangi unit yang kita bisa sediakan karena harga rumah bertambah, tapi ada upaya-upaya tadi diharapkan tetap [berjalan]," kata Herry dalam agenda Ngobrol bareng Dirjen PI di Jakarta, Jumat (21/07/2023).
Sementara itu, pemerintah memberikan relaksasi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 220.000 unit untuk tahun 2023. Herry mengakui angka tersebut masih jauh dan terus menimbulkan gap.
Dalam hal ini, pemerintah mencakup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DKJN) Kementerian Keuangan, DJPI Kementerian PUPR, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF membentuk Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan.
Baca Juga
"Backlog ini tetap harus dilakukan dengan segala cara, dalam arti kita scale up programnya, bentuk skema memberikan leverage yang lebih besar yang kita layani. Masih digodok ini bagian dari ekosistem pembiayaan perumahan," terangnya.
Herry menjelaskan, pemerintah juga memiliki rencana untuk mengentasi backlog di tahun 2045. Namun, dengan target tersebut maka jumlah bantuan pembiayaan dan target pemerintah perlu diperbesar hingga 1,5 juta per tahun. Sedangkan, saat ini pemerintah fokus pada Program Sejuta Rumah (PSR).
"Kalau 1,5 juta berapa yang harus kita sediakan [biaya], makanya ini yang dipikirkan bagaimana penyediaan rumah ini tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah. Kita mendorong swasta dan stakeholder lain untuk bekerja bersama," ujarnya.
Adapun, terkait dengan penyaluran perumahan subsidi tahun ini sebesar 220.000 unit dengan alokasi sebesar Rp25 triliun yang bersumber dari APBN dan dana angsuran kepesertaan BP Tapera.
Lebih lanjut, Herry menerangkan bahwa kenaikan harga rumah hadir setelah dilakukan pengalokasian tersebut, sehingga penyalurannya telah berjalan sekitar 70.000 unit dengan harga jual lama.
Dengan adanya kenaikan harga rumah subsidi, ada potensi berkurangnya penyaluran karena dibagi dengan harga jual yang meningkat. Namun, target RPJM sebesar 220.000 unit tersebut tetap harus dilaksanakan pada semester II/2023.
"Harganya naik tentu membaginya menjadi lebih besar, jadi jumlahnya berkurang. Kalau bisa 220.000 unit saja sudah bagus," tuturnya.
Di sisi lain, Komisioner BP Tapera, Adi Setianto menerangkan sebagai operator investasi pemerintah dalam penyaluran perumahan, pihaknya diminta untuk dapat menyalurkan 229.000 unit dengan dana optimalisasi.
"Kami tetapkan 229.000 unit namun data kami memang dengan penyesuaian harga kami masih kurang 7.600 unit. Tapi yang ditargetkan RPJMN 220.000 unit kita masih bisa mencapai realiasi bahkan 221.000 unit dengan dana Rp26,2 triliun," tegasnya.
