Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 akan lebih rendah dari target atau di bawah 2,84 persen.
Hal tersebut sejalan dengan konsolidasi fiskal, di mana defisit APBN 2023 harus dijaga di bawah 3 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB).
“Tidak akan di bawah 2 [persen], tetapi [defisit] akan di bawah 2,8 persen,” katanya kepada awak media di Jakarta, Rabu (31/5/2023).
Febrio menjelaskan bahwa optimisme tersebut sejalan dengan penerimaan negara yang tercatat masih cukup baik.
Belanja pemerintah pun tidak akan berkurang dan masih akan tumbuh positif sepanjang 2023, yang mana menekan besaran defisit kas negara tersebut.
“Penerimaan masih bagus waktu kami desain APBN 2023 masih cukup konservatif sehingga penerimaan masih ada momentum yang cukup bagus sehingga mengurangi defisit,” tambahnya.
Kemenkeu sendiri menargetkan defisit APBN 2023 akan di bawah 3 persen, yaitu sebesar Rp598,2 triliun atau 2,84 persen.
Pendapatan negara pada 2023 ditargetkan mencapai Rp2.463 triliun yang berasal dari pemasukan perpajakan sebesar Rp2.021 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp441,4 triliun, dan hibah Rp0,4 triliun.
Sementara itu, belanja negara tahun depan mencapai Rp3.061,2 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun.
Kombinasi dari pendapatan negara yang tumbuh kuat dan belanja negara yang tumbuh positif berdampak pada pengendalian resiko fiskal 2022 yang sangat baik, solid, dan tercermin pada defisit APBN yang sebesar 2,38 persen dari PDB atau Rp464,33 triliun.
