Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menentang upaya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk menekan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya tertentu dengan menerbitkan aturan penyesuaian waktu kerja dan upah.
Hal tersebut seiring dengan penerbitan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5/2023 Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global pada awal Maret 2023 lalu.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan alasan penerbitan beleid tersebut tidak masuk akal dan merupakan kebohongan dari Kemenaker. Terlebih, dia menentang pemangkasan upah buruh hingga 25 persen bagi pekerja di sektor tersebut.
"Dengan alasan tidak terjadi PHK itu bohong sekali, tidak ada rumusannya. Bahkan, secara ilmu ekonomi sederhana, jika upah dipotong maka daya beli buruh turun, lalu konsumsi turun, pertumbuhan ekonomi turun, akibatnya yang ada pengangguran," kata Said dalam konferensi pers, Sabtu (18/3/2023).
Dia meyakini, alibi Kemenaker untuk mencegah PHK justru akan memperbesar kemungkinan terjadinya PHK yang lebih masif. Said mejelaskan, pemotongan upah hanya akan mengakibatkan turunnya daya beli atau purchasing power para buruh/pekerja.
Di satu sisi, Said memahami sektor ini masih mengalami pukulan berat akibat hantaman Covid-19. Akan tetapi, solusi yang ditawarkan Kemenaker itu hanya akan menjadi angin segar bagi segelintir pihak saja, yaitu perusahaan industri padat karya berorientasi ekspor.
Baca Juga
"Menyelamatkan segelintir perusahaan, tapi menghantam seluruh perusahaan yang ada karena daya beli menurun, logika nya gak ada seperti ini," jelasnya.
Tak hanya menurunkan daya beli, Said menuturkan, aturan Permenaker No.5/2023 akan sangat berbahaya bagi industri padat karya jika benar diberlakukan. Dia menilai aturan yang dikeluarkan Menteri Ketenagakerjaan itu telah melawan Perppu No.2/2022 tentang Cipta Kerja.
"Walaupun Perppu itu kami tolak, tapi faktanya Presiden telah menandatangani Perppu Nomor 2/2022 yang sudah di bawa oleh Pemerintah ke DPR," ujarnya.
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa dalam Perppu tersebut disebutkan bahwa pengusaha dilarang membayar upah buruh di bawah upah minimum yang berlaku. Apalagi, Permenaker tersebut dinilai tidak memiliki landasan hukum yang sejalan.
Di samping itu, Saiq menjelaskan adanya diskriminasi upah jika Permenaker No. 5/2023 berlaku, di mana aturan tersebut melawan UU Perburuhan seperti UU No.13/2003, Perppu No.2/2022, maupun Konvensi ILO (Organisasi Perburuhan Internasional) No. 133.
"Telah terjadi diskriminasi upah padahal sebenarnya pengusaha berorientasi ekspor. Sementara, perusahaan domestik masi terpukul, kok negara melindungi pengusaha-pengusaha kaya, negara tidak melindungi perusahaan domestik yang masih kesulitan," ungkapnya.
