Bisnis.com, JAKARTA — BUMN Holding Industri Pertambangan atau Mining Industry Indonesia (MIND ID) menargetkan produksi atau commercial operation date (COD) dari proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah dapat dimulai pada kuartal III/2024.
Target produksi secara komersial itu molor dari rencana awal yang sempat dipatok pada Juli 2023.
Adapun, perubahan lini waktu pengerjaan smelter dengan nilai investasi mencapai US$1,7 miliar itu disebabkan karena perselisihan yang terjadi di antara pihak pemegang konsorsium engineering-procurement-construction (EPC), yakni BUMN asal China, China Aluminium International Engineering Corporation Ltd (Chalieco) dengan PT Pembangunan Perumahan Tbk. (PTPP).
Saat itu, pemegang konsorsium EPC merasa keberatan untuk melanjutkan pengerjaan SGAR yang sempat masuk sebagai proyek strategis nasional (PSN) Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada awal tahun lalu. Alasannya, keberlanjutan proyek justru dianggap akan merugikan perusahaan secara bisnis.
“Beberapa tantangan internal kontraktor sudah terselesaikan dengan baik, berkat bantuan dan dukungan dari Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, dan Kejaksaan Agung sehingga pembangunan proyek Smelter SGAR dapat berjalan lancar sesuai target yang telah disepakati,” kata SVP Corporate Secretary MIND ID Heri Yusuf kepada Bisnis, Senin (9/1/2023).
Berdasarkan catatan MIND ID, kemajuan konstruksi SGAR Mempawah sudah mencapai 21,13 persen per Desember 2022.
Baca Juga
Sebelumnya, MIND ID sempat mencatat potensi pendapatan yang hilang atau potential revenue loss dari molornya pengerjaan pabrik pemurnian bijih bauksit tersebut mencapai US$450 juta atau setara dengan Rp6,37 triliun (asumsi kurs Rp14.970 per US$), hingga September 2022.
Proyek yang dikerjakan PT Borneo Alumina Indonesia, anak usaha Inalum Operating bersama dengan PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), itu tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan selama 16 bulan. Proyek SGAR Mempawah sempat ditarget selesai pembangunan infrastrukturnya minimal 70 persen pada Maret 2022.
“Berbagai langkah percepatan pun sudah mulai dilakukan untuk mengejar penyelesaian proyek dengan koordinasi intens antara Inalum, Antam, dan PT Borneo Alumina Indonesia,” kata Heri.
Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Larangan itu dilakukan untuk mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri.
"Mulai Juni 2023 pemerintah akan melarang ekspor bijih bauksit," ujar Jokowi, Rabu (21/12/2022).
Jokowi menegaskan bahwa industrialisasi bauksit di dalam negeri ini akan meningkatkan pendapatan negara dari Rp21 triliun menjadi sekitar Rp62 triliun.
