Bisnis.com, JAKARTA - Setelah memberlakukan larangan ekspor nikel, Pemerintah Indonesia kini akan melarang ekspor bauksit. Larangan ekspor Bauksit akan berlaku per Juni 2023.
Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan (Zulhas), memastikan bahwa Indonesia siap menghadapi jika ada negara yang menggugat ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) akibat kebijakan tersebut.
"Ya tidak apa-apa [kalau digugat]. Kita ada pengalaman seperti nikel," kata Zulkifli dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Senin (2/1/2023).
Zulhas mengatakan pemerintah ingin bersikap tegas soal hasil perut bumi Indonesia. Menurutnya, pemerintah ingin agar sumber daya alam yang dimiliki diolah menjadi barang jadi yang bernilai lebih tinggi.
"Bahkan, kalau kurang pun kita yang impor setelah itu kita olah. Agar apa? Supaya nikel dan bauksit jadi satu-kesatuan sehingga kita punya ekosistem untuk kembangkan energi bersih listrik," ujarnya.
Lebih lanjut, Zulhas mengungkapkan pemerintah menargetkan memiliki industri kendaraan bermotor bertenaga listrik yang nantinya dapat di ekspor ke berbagai negara. Menurutnya, industri kendaraan listrik menjadi salah satu bekal bagi Indonesia untuk menjadi negara maju di dunia.
"Bayangkan nanti seluruh industri baterai mobil, motor (listrik) itu ada disini. Kita ingin jadi negara maju dan kita punya sumber daya alamnya. Sementara, negara lain tidak punya," ujar Zulhas.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang ekspor bijih bauksit per Juni 2023 nanti. Pelarangan ekspor bauksit keluar negeri ini sebagai upaya Indonesia mendapatkan nilai tambah dari hasil ekspor. Oleh karena itu, Jokowi menekankan, supaya industri di dalam negeri bisa mengembangkan hilirisasi bauksit.
Meskipun nantinya larangan ekspor bijih bauksit ini akan menghilangkan devisa hasil negara mencapai antara US$1 - US$1.5 miliar. Namun, dalam catatan Jokowi, kelak dari hasil penyetopan ekspor bijih bauksit dan pengembangan hilirisasi bauksit di dalam negeri, pendapatan negara akan mengalami kenaikan yang signifikan menjadi kurang lebih Rp62 triliun dibandingkan pada tahun-tahun ini yang mencapai Rp21 triliun.
Jokowi menegaskan, pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambahnya bisa dinikmati di dalam negeri untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Dia juga menegaskan, pemerintah akan terus berkomitmen untuk mewujudkan kedaulatan sumber daya alam.
