Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait larangan ekspor bijih bauksit yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhitung mulai Juni 2023.
Ketua Umum Apindo, Hariyadi B. Sukamdani, menyatakan pengusaha mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, larangan ekspor nikel dan bauksit perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah terhadap sumber daya alam (SDA) di Indonesia.
"Kalau kita hanya mengekspor bahan mentah ya kita sebetulnya dirugikan. Itu hak kita sebagai suatu bangsa untuk mempunyai nilai tambah," kata Hariyadi kepada wartawan, Senin (21/12/2022).
Di sisi lain, pihaknya membeberkan potensi sumber daya alam dalam program hilirisasi indsutri yang digaungkan pemerintah. Saat ini, smelter atau pabrik pengolahan dan pemurnian bijih bauksit terdapat di Sulawesi Tengah-Tenggara, Halmahera Timur-Selatan, Galang Batang Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat.
Sanny Iskandar, selaku Ketua Kawasan Ekonomi Apindo melihat upaya pemerintah dalam hilirisasi industri ini mendorong peningkatan dalam pengolahan SDA dalam negeri.
Beberapa di antaranya yaitu pengolahan smelter di wilayah Sulawesi, Halmahera, hingga Galang Batang, Pulau Bintan yang dinilai sudah sangat berkembang.
"Dan ini bukan hanya terbatas di nikel dan bauksit tapi termasuk di timah, tembaga dan khususnya emas juga. Jadi itu yang menjadi dasar kenapa pemerintah mendorong untuk program hilirisasi industri," ujarnya.
Ketua Perdagangan Apindo, Benny Soetrisno, menambahkan industri smelter tidak begitu banyak memakan biaya listrik. Di sisi lain, dia menerangkan sebelumnya ekspor bauksit masih belum optimal, sehingga kebijakan ini dapat mendorong optimalisasi SDA tersebut.
Dia mencontohkan, salah satu BUMN alumunium yaitu Inalum yang sempat membeli amonia dari Australia, di mana bahan baku alumina yakni dari bauksit.
"Sekarang di Kalimantan Barat itu udah ada investasi untuk bikin alumina jadi pemasok Inalum sekarang dari Kalbar bukan dari Australia lagi kalau besarannya mungkin saya gak begitu pasti," ujar Benny.
Sekretaris Umum Apindo, Eddy Hussy, menambahkan penjajakan untuk membangun smelter pun mulai dilakukan meski belum terealisasikan sepenuhnya. Menurutnya, ekspor masih dapat dipertimbangkan dengan sejumlah aturan.
"Jadi menurut kami, masih bisa dipertimbangkan untuk ekspor [bauksit] tetapi dengan tentu ada peraturan yang lebih tepat ataupun pajak yang lebih tinggi tetapi bisa menghidupkan ekonomi masyarakat menengah atau bawah," ungkapnya.
Adapun, dia menerangkan, bauksit dengan kapasitas terbesar itu berada di Kalimantan Barat. Sementara, bauksit di Pulau Bintan sudah menipis dan hampir habis.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan smelter terpasang untuk bijih bauksit di RI saat ini sudah sebanyak 4 unit dengan kapasitas olahan alumina mencapai 4,3 juta ton setiap tahunnya.
“Selain itu pemurnian bauksit dalam tahap pembangunan itu kapasitas inputnya adalah 27,41 juta ton dan kapasitas produksinya 4,98 juta ton atau mendekati 5 juta ton,” kata Airlangga saat keterangan pers moratorium ekspor bijih bauksit yang ditayangkan lewat Kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jakarta, Rabu (21/12/2022).
