Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa potensi bertambahnya anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun ini menjadi Rp698 triliun menyebabkan sebagian di antaranya akan masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2023.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah telah menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi energi tiga kali lipat tahun ini, menjadi Rp502,4 triliun. Akan tetapi, anggaran itu ternyata tetap kurang karena tingginya konsumsi dan harga minyak, serta kurs yang lemah.
Dia memproyeksikan bahwa kebutuhan anggaran subsidi dan kompensasi akan melonjak menjadi Rp698 triliun. Akan tetapi sudah tidak terdapat ruang kenaikan anggaran pada tahun ini, sehingga menurut Sri Mulyani akan dibebankan ke APBN 2023.
“Jadi potensi [penambahan beban subsidi dan kompensasi energi] Rp195 triliun akan ditagihkan tahun depan. Ini yang akan mempersempit ruangan tahun anggaran 2023,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR, Selasa (30/8/2022).
Kuota BBM bersubsidi sendiri diperkirakan akan segera habis, yakni Pertalite pada September dan Solar pada Oktober tahun ini. Kondisi itu menjadi sinyal kuat akan terjadinya penambahan beban anggaran subsidi energi, yang mencakup BBM.
“Ini yang saya sebutkan subsidi Rp502 triliun pasti terlewati,” katanya.
Pemerintah menganggarkan belanja subsidi dan kompensasi energi pada 2023 senilai 336,7 triliun atau 67 persen dari total anggaran tahun ini. Rp210,7 triliun disiapkan untuk subsidi dan Rp126 triliun untuk kompensasi energi.
Apabila terdapat limpahan Rp195 triliun dari tahun ini, beban subsidi dan kompensasi dalam APBN 2023 berpotensi mencapai Rp531,7 triliun. Jumlahnya lebih tinggi dari total anggaran subsidi dan kompensasi tahun ini.
