Bisnis.com, JAKARTA - Anggaran subsidi listrik pada 2026 dipatok senilai Rp104,6 triliun atau naik 17,5% bila dibandingkan dengan outlook tahun anggaran 2025 yang sebesar Rp89 triliun.
Subsidi listrik tersebut mengambil porsi 49,7% dari total anggaran subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang mencapai Rp210,1 triliun.
Berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, dikutip Selasa (19/8/2025), kenaikan anggaran subsidi listrik terutama dipengaruhi oleh peningkatan biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik serta peningkatan volume listrik bersubsidi.
Adapun, kenaikan BPP listrik disebabkan, antara lain perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, peningkatan pemakaian bahan bakar biomassa untuk cofiring PLTU, dan kenaikan bauran energi BBM dalam rangka meningkatkan keandalan pasokan listrik khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Diberitakan Bisnis sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan beban subsidi listrik tahun depan meningkat seiring naiknya jumlah pelanggan listrik subsidi.
Pada 2026, jumlah pelanggan listrik subsidi dipatok mencapai mencapai 44,88 juta pelanggan. Angka ini naik dibanding asumsi APBN 2025 yang sebesar 42,08 juta pelanggan.
Baca Juga
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu juga mengatakan, pihaknya akan melakukan upaya pengendalian subsidi listrik. Adapun, pengendalian BPP tenaga listrik itu dengan penetapan roadmap specific fuel consumption (SFC) pembangkit tenaga listrik PLN.
Lalu, penerapan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) sebesar US$7 per MMBtu, penetapan ceiling price pembelian tenaga listrik dari produsen swasta (IPP), penetapan roadmap susut jaringan tenaga listrik PLN, dan penerapan kebijakan domestic market obligation (DMO) sebesar US$70 per ton.
Tak hanya itu, penerapan subsidi listrik rumah tangga tepat sasaran juga dilakukan melalui pemadanan data pelanggan bersubsidi dengan data kesejahteraan sosial yang ke depan akan menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi (DTSEN).
Penerapan subsidi listrik tepat sasaran juga ditegaskan dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026. Disebutkan bahwa pada tahun depan, terdapat dua arah kebijakan subsidi listrik yang akan dijalankan oleh pemerintah. Pertama, subsidi listrik untuk rumah tangga diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan sesuai dengan data terpadu (DTSEN) disertai dengan penyesuaian tarif (tariff adjustment) untuk pelanggan non subsidi.
Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya peningkatan ketepatan sasaran agar subsidi diberikan kepada rumah tangga yang berhak.
Kedua, mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fiskal, dan lingkungan.
"Pemerintah telah berkomitmen untuk mengurangi dampak emisi melalui penerapan pemanfaatan energi bersih dan ramah lingkungan. Hal ini dilakukan khususnya dengan transisi energi dari pemanfaatan energi yang berbasis fosil menuju EBT [energi baru terbarukan]," demikian tertulis dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026.
Pemerintah menekankan bahwa kebijakan transisi energi perlu dilakukan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek khususnya kondisi sektor ketenagalistrikan dan kemampuan fiskal.
