Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) diketahui mendapat alokasi anggaran sebesar Rp10,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2026.
Mengacu pada Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, alokasi anggaran Kementerian PKP 2026 itu meningkat dari anggaran pada 2025 yakni Rp4,7 triliun.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyebut anggaran Kementerian PKP pada tahun depan mayoritas akan digunakan untuk sejumlah program perumahan seperti pelaksanaan renovasi rumah atau program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Sri Mulyani merinci, BSPS tahun depan dialokasikan untuk 373.939 unit rumah dengan nilai mencapai Rp8,6 triliun.
"Targetnya [BSPS] tahun 2026 itu 373.939 rumah, anggarannya naik cukup tajam [menjadi] Rp8,6 triliun dari tahun ini sebesar Rp1,4 triliun," jelas Sri Mulyani dalam akun Youtube Kemenkeu, dikutip Senin (18/8/2025).
Adapun, Program BSPS itu bakal diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk meningkatkan kondisi rumah yang dinilai sudah tidak layak huni.
Baca Juga
"Kementerian Perumahan memiliki program [BSPS] untuk memberikan langsung pada rumah yang perlu di upgrade terutama dari kelompok miskin dengan pembangunan swadaya," tegas Sri Mulyani.
Anggaran Tak Sesuai Usulan Kementerian PKP
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengungkap kebutuhan anggaran untuk pengerjaan program 3 juta rumah Tahun Anggaran (TA) 2026 mencapai Rp49,85 triliun.
Ara merinci, kebutuhan anggaran Rp49,85 triliun itu bakal digunakan untuk alokasi BSPS senilai Rp45,55 triliun atau sebesar 91,37% dari usulan pagu anggaran Kementerian PKP TA 2026.
"Kami mengajukan dari usulan anggaran tersebut sebesar Rp45,55 triliun atau 91,37% untuk bantuan stimulan perumahan swadaya dengan target 2 juta unit rumah di tahun 2026," ujarnya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Kamis (10/7/2025).
Selain itu, alokasi usulan anggaran itu bakal digunakan untuk pembangunan 3.047 unit rumah susun (rusun) senilai Rp1,67 triliun dan anggaran senilai Rp287,81 miliar untuk pembangunan 1.166 unit rumah khusus (rusus).
Kementerian PKP juga akan mengalokasikan anggaran senilai Rp290,82 miliar untuk pembangunan PSU rumah umum. Serta, penanganan permukiman kumuh dan sanitasi senilai Rp660 miliar, serta untuk dukungan manajemen Rp1,11 triliun dan monitoring pelaksanaan kegiatan perubahan Rp271,52 miliar.
"Jumlah anggaran tersebut kami yakini dalam rangka mencapai target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah dan penanganan kawasan kumuh sebagai target dan prioritas rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029 dan rencana kerja pemerintah 2026," pungkasnya.
_1690290896.jpg?w=184&h=104)
