Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan buka suara soal proyeksi jebolnya kuota bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi, terutama jenis solar.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata membenarkan bahwa terdapat pembahasan mengenai penyaluran BBM bersubsidi dan kuotanya pada 2023. Hal itu dibahas dalam rapat tiga menteri.
Isa menyebut bahwa PT Pertamina (Persero) serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) diminta untuk berupaya agar kuota BBM bersubsidi, khususnya solar pada tahun ini dapat tetap terpenuhi.
"Ini sudah dibicarakan di dalam rapat tiga menteri dan simpulannya pada saat itu adalah Pertamina dan berbagai pihak yang bertanggung jawab untuk pengendalian ini, termasuk BPH Migas, diminta untuk terus melakukan upaya terbaik untuk mengendalikan kuota ini agar bisa dipenuhi," ujar Isa dalam konferesi pers APBN Kita, dikutip Senin (18/12/2023).
Dia menyebut bahwa perkiraan angka subsidi BBM masih ada dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Hingga Selasa (12/8/2023), pemerintah masih mengantongi sisa pagu belanja negara sekitar Rp529 triliun. Isa menyebut bahwa pemerintah dapat mengalokasikan sisa pagu itu untuk pembayaran subsidi dan kompensasi BBM.
Baca Juga
"Tadi disampaikan Bu Menteri [Sri Mulyani], di paruh kedua Desember 2023 ini ada belanja sekitar Rp500 triliun lebih, itu sebagian besar antara lain untuk pembayaran-pembayaran subsidi dan kompensasi, yang kira-kira mencapai lebih dari Rp85 triliun," ujar Isa.
Isa pun menyebut bahwa pembayaran subsidi dan kompensasi akan menjadi bagian dari belanja besar yang terjadi pada akhir tahun.
Sebelumnya, BPH Migas menyampaikan bahwa terdapat perkiraan penyaluran solar subsidi akan melebihi kuota tahun ini, yang telah ditetapkan 18 juta kiloliter.
