Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp554,5 triliun hingga 12 Desember 2023.
Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi ini telah mencapai target dalam UU APBN tahun anggaran 2023 maupun target yang sudah dinaikkan dalam Perpres No. 75/2023.
“PNBP mengalami penerimaan yang lebih tinggi dibandingkan APBN awal, dengan realisasi Rp554,5 triliun, ini 125,6% dari target APBN awal atau bahkan dari revisi sudah melampaui target 107,5%,” katanya, dikutip Minggu (17/12/2023).
Sri Mulyani menuturkan, capaian PNBP ini utamanya dikontribusikan oleh peningkatan pendapatan SDA nonmigas, pendapatan kekayaan negara dipisahkan, dan pendapatan PNBP lainnya.
Kemenkeu mencatat, penerimaan SDA nonmigas terealisasi sebesar Rp131,0 triliun, tumbuh 21,2% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.
“Harga batu bara memang mengalami penurunan yang cukup tajam, tapi pada 2023 ini kita menerapkan tarif batu bara baru, yaitu berdasarkan PP No. 26/2022. Ini menyebabkan penerimaan batu bara justru naik pada saat harga turun,” kata Sri Mulyani.
Baca Juga
Selain itu, peningkatan juga didorong oleh peningkatan realisasi piutang PNBP atas implementasi automatic blocking system (ABS), pemanfaatan data analitik SIMBARA, serta profiling wajib bayar dalam pelaksanaan pengawasan.
Selain itu, pada pos penerimaan dari kekayaan negara dipisahkan, setoran dividen BUMN sebagai kontributor utama tercatat sebesar Rp81,5 triliun, mencapai target yang ditetapkan dalam Perpres No. 75/2023.
Padahal, pada UU APBN tahun anggaran 2023, target setoran dari dividen BUMN ke kas negara ditetapkan sebesar Rp49,1 triliun.
“Pada laporan semester kita revisi bersama Menteri BUMN, kita kemudian sepakat dividen BUMN dinaikkan menjadi 81,5 dan hingga 12 Desember, kita sudah mendapatkan dividen sesuai target Perpres 75/2023,” tutur Sri Mulyani.
Sementara pada pos PNBP lainnya, realisasi penerimaan tercatat sebesar Rp52,3 triliun, mencapai 115,8% dari target yang ditetapkan dalam Perpres No. 75/2023.
Sri Mulyani mengatakan, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, realisasi PNBP lainnya mengalami kontraksi sebesar 13,5%, karena adanya penurunan pendapatan PHT dan pendapatan minyak mentah (DMO), sebagai dampak dari penurunan harga minyak (ICP) dan lifting minyak bumi.
Di sisi lain, PNBP kementerian dan lembaga (K/L) menyumbang Rp109,4 triliun dan tumbuh sebesar 10,66%, yang berasal dari kontribusi penempatan uang di Bank Indonesia, penerimaan BHP frekuensi pada Kemenkominfo, kenaikan volume layanan khusus bisa dan paspor, serta pendapatan yang berasal dari putusan pengadilan tipikor pada Kejaksaan.
