Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku belum menerima pengajuan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga dari PT Freeport Indonesia (PTFI). Adapun, izin ekspor tersebut akan berakhir pada 16 September mendatang.
Untuk diketahui, ekspor konsentrat tembaga Freeport yang sudah diberikan izin yakni sebanyak 1,4 juta wet ton. Sementara itu, hingga pertengahan Agustus 2025, Freeport baru menggunakan 65% dari kuota ekspor tersebut.
Kendati demikian, Bahlil menegaskan hingga saat ini pihak PTFI tidak mengajukan permintaan perpanjangan izin ekspor. Alhasil, dia menyimpulkan bahwa tidak ada lagi kondisi kahar yang terjadi di smelter PTFI.
"Sampai dengan hari ini tidak ada pengajuan dan kalau tidak ada pengajuan saya anggap semuanya sudah baik," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (29/8/2025).
Menurut Bahlil, saat ini smelter pemurnian Freeport yang mengalami kebakaran pada Oktober lalu sudah mulai produksi secara maksimal bertahap 70%-80% saat ini.
Sebagai informasi, PTFI telah menghadapi berbagai masalah berulang dengan fasilitas smelternya dalam 12 bulan terakhir. Tahun lalu, insiden kebakaran menunda pengoperasian smelter barunya di Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur.
Baca Juga
Insiden yang disimpulkan sebagai kondisi kahar ini membuat pemerintah kembali memberikan relaksasi ekspor konsentrat yang sejatinya telah dilarang sejak Juni 2023.
Belum lama ini, satu unit smelter perusahaan yang dikelola PT Smelting juga mengalami kerusakan. Hal ini belakangan menyebabkan kapasitas penyerapan konsentrat tembaga dari tambang Grasberg, Papua, berkurang. Alhasil, kerusakan itu mengakibatkan 100.000 ton konsentrat tak dapat diproses.
Adapun sinyal pengajuan perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat dilontarkan langsung oleh Presiden Direktur PTFI Tony Wenas. Pasalnya, dua smelter milik perusahaan belum beroperasi dengan kapasitas penuh.
Ketika ditanya apakah akan mengajukan kembali perpanjangan izin ekspor, Tony mengatakan, hal itu bergantung pada hasil evaluasi pemerintah.
"Kan akan dievaluasi oleh pemerintah, jadi sesuai dengan Kepmen [Keputusan Menteri ESDM]-nya memang akan dievaluasi pada saat mau berakhirnya. Itu yang kita tunggu hasil evaluasi dari pemerintah lah," ujar Tony.
Menurut Tony, evaluasi yang dilakukan pemerintah membutuhkan waktu yang tak singkat. Di sisi lain, ramp up atau peningkatan kapasitas produksi smelter baru Freeport di JIIPE masih terus dilakukan sesuai dengan kurva yang direncanakan PTFI.
"Itu [ramp up] mulai dengan 40%, 50%, 60%, sekarang mendekati 70%," ucap Tony.
Sementara itu, perbaikan smelter di PT Smelting ditargetkan rampung pada 7 September 2025 mendatang. Tony menjelaskan, perbaikan pada pabrik oksigen di PT Smelting telah menyebabkan penundaan startup fasilitas smelter, setelah shutdown selama 1 bulan untuk perawatan.
"Lagi downtime karena maintenance, terus kemudian pabrik oksigennya yang ada di sebelah situ, yang dibutuhkan untuk operasi itu ada kerusakan, mungkin sekitar tanggal 7 September sudah bisa berproduksi lagi," tuturnya.
