Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta pemerintah daerah (pemda) dan jajarannya untuk ikut mensosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan kemungkinan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Hal tersebut disampaikan Luhut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada Selasa (30/8/2022) yang dipantau secara daring melalui kanal YouTube Kemendagri RI.
Luhut menyampaikan harga minyak mentah mulai menurun, tetapi masih tergolong tinggi, sehingga selisih antara harga keekonomian dan harga jual Pertalite dan Solar cukup besar.
"Ini memang nggak ada pilihan," katanya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi sebanyak tiga kali lipat dari sebelumnya menjadi Rp502,4 triliun melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98/2022. Akan tetapi menurut Luhut, lebih baik jika subsidi bisa dikurangi dan dialihkan kepada kegiatan-kegiatan lain.
Mengenai dampak dari kenaikan harga BBM, lanjut dia, pemerintah sudah menyiapkan berbagai cara untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM dengan menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp12,4 triliun dengan sasaran 20,65 juta KPM, Batuan Subsidi Upah (BSU) Rp9,6 triliun dengan sasaran 16 juta pekerja serta earmark 2 persen dari DTU (DAU atau DBH) sebesar Rp2,17 triliun untuk bansos ke sektor transportasi umum.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyampaikan, pemerintah akan memberikan bantuan sosial sebesar Rp24,17 triliun dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin. Adapun pemberian bansos dijadwalkan berlangsung mulai minggu ini.
Oleh karena itu, Luhut juga meminta agar gubernur, bupati dan walikota untuk berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam mengalokasikan anggaran bantuan kepada masyarakat, baik melalui bansos atau subsidi sektor transportasi dan UMKM.
"Saya minta dipastikan bantuan dialokasikan tepat sasaran," tegasnya.
