Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menko Airlangga: Tingkat Inflasi di 30 Daerah Masih Tinggi

Dari 30 daerah tersebut lima daerah di antaranya memiliki tingkat inflasi yang cukup tinggi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) memberi keterangan pers Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa, (16/8/2022). Bisnis/Abdurachman
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) memberi keterangan pers Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa, (16/8/2022). Bisnis/Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA -  Indonesia mencatat tingkat inflasi di 30 daerah masih tinggi. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Keterangan Pers terkait Pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2022, Kamis (18/8/2022).

Airlangga menyampaikan, dari 30 daerah tersebut lima daerah di antaranya memiliki tingkat inflasi yang cukup tinggi. Lima daerah tersebut yakni Jambi di 8,55 persen, Sumatera Barat 8,01 persen, Bangka Belitung 7,7 persen, diikuti Riau dan Aceh.

Oleh karena itu, Airlangga meminta agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID merancang program yang adaptif dan inovatif.

"Ini tentu  perlu ditangani secara lebih baik terutama TPID harus membuat program pengendalian inflasi yang adaptif dan inovatif," katanya.

Selain itu, lanjut Airlangga, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menekankan pentingnya kerja sama antar daerah lantaran sentra produksi dan distribusi yang berbeda.

Jokowi sendiri juga telah menugaskan pemerintah daerah (pemda) agar Kerjasama Antar Daerah atau KAD terus ditingkatkan.

 "Di 2022 ada 111 daerah yang bekerjasama, ini  meningkat dari tahun lalu yang 93 [daerah]. Namun Bapak Presiden memberi catatan terhadap daerah-daerah yang inflasinya  masih diatas nasional," tuturnya.


Di samping itu, terkait logistik, Jokowi  telah meminta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk meningkatkan frekuensi penerbangan. Peningkatan frekuensi penerbangan tersebut bertujuan agar rate logistik maupun rate penumpang bisa turun.

Ini, lanjut  Airlangga, termasuk upaya restrukturisasi Garuda untuk menambah pesawat.

"Pemerintah sdh melakukan restrukturisasi  garuda dalam proses  dan diharapkan jumlah pesawat dari garuda akan  bisa meningkat," ujarnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper